Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDIDIKAN Pancasila harus terus didorong untuk menguatkan wawasan kebangsaan. Salah satunya masuk ke dalam kurikulum di sekolah sampai perguruan tinggi. Hanya saja, diperlukan sinkronisasi antarlembaga pendidikan, sehingga konsepsi dan pengamalan Pancasila bakal semakin kuat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma'ruf Cahyono menyampaikan hal itu di Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (20/9).
"Kita tentu ingin memiliki satu bangsa dan negara yang kuat. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan harus dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, siapapun mereka. Dari kalangan masyarakat biasa sampai masyarakat terdidik, semuanya," kata Ma'ruf di sela-sela Dialog Kebangsaan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi untuk mengajarkan Pancasila.
"Pendidikan Pancasila itu sangat penting, sehingga didorong untuk msuk kurikulum. Sehingga tercipta awasan kebangsaan yang kuat. Sebab, komitmen harus dibentuk dan dibangun. Saat sekarang memang sudah ada, tetapi belum semuanya," ujarnya.
Ia mengakui, meski sudah ada pendidikan Pancasila, tetapi masih belum seragam, sehingga diperkukan komunikasi dan koordinasi antarlembaga sehingga tercipta sinkronisasi.
"Saya kira pemerintah juga telah mempunyai BPIP yang dapat terus mendorong prosesnya," kata dia.
Ma'ruf mengatakan wawasan kebangsaan dengan karakteristik lima nilai dalam Pancasila butuh digalakkan, apalagi tuntutannya sudah berbeda akibat perubahan zaman yang begitu cepat.
baca juga: Polisi Lumpuhkan KKB Pimpinan Abu Razak
"Intinya, Pancasila dijadikan pandangan hidup, mulai dari bangsa yang religius dengan saling menghormati, memanusiakan manusia, kesadaran untuk bersatu agar tidak muncul konflik, demokrasi sebagai cara menyelesaikan masalah dan berperilaku adil," tambahnya. (OL-3)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved