Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMENTERIAN Dalam Negeri membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Salah satunya dengan meminta pemerintah daerah baik tingkat I mampu II untuk terus bahu-membahu bersama tim gabungan mengentaskan persoalan ini berikut mengalokasikan anggaran secara khusus.
"Instruksi sudah (kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Provinsi Riau) untuk terus bersama-sama TNI, Polri, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) memadamkan api," kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Media Indonesia, Sabtu (14/9).
Menurut dia, pihaknya bukan hanya menginstruksikan pemerintah daerah setempat untuk bekerja sama menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semata tapi juga mendukung dari sisi anggaran. Itu dengan mendorong revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau untuk mengalokasikan dana penunjang penanganan bencana.
Baca juga: Kekurangan Oksigen karena Kabut Asap Bisa Merusak Organ
"Kemendagri dalam revisi APBD sudah minta alokasi dana penunjang untuk penanggulangan bencana," katanya.
Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah di Riau yang sudah menjalankan instruksi melalui tim gabungan.
"Semua sudah kerja keras, tim gabungan yang terdiri dari BNPB, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah setempat dengan jajarannya. Kemudian juga pemberian sanksi terhadap pelaku pembakar hutan sudah dilaksanakan," pungkasnya. (OL-1)
Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa dunia usaha harus mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
"Jadi saat wilayah yang mudah terbakar meluas, kami mohon bantuan, dukungan yang berada di Provinsi Riau benar-benar menjaga jangan sampai lahan itu terbakar,"
Polda Riau sedang terus menginvestigasi motif para tersangka di balik insiden Karhutla.
Satgas Udara diperkuat dengan dua helikopter patroli, tiga helikopter water bombing, dan dua pesawat modifikasi cuaca milik BNPB.
BMKG memperingatkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau dan sekitarnya, menyusul puncak musim kemarau awal Agustus.
IP menjelaskan bahwa kabut asap di Batam lebih dipengaruhi oleh aktivitas lokal, seperti pembakaran sampah, serta arah dan kecepatan angin, bukan asap kiriman dari wilayah lain.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved