Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SERAPAN APBD 2019 Nusa Tengara Timur (NTT) hingga 31 Agustus lalu baru mencapai 48,78%. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT memastikan bulan ini dan Oktober mendatang persentase serapannya akan meningkat seiring dengan masih dikerjakannya sejumlah proyek.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT Zakarias Moruk menyebutkan baru terserapnya anggaran sebesar itu dari total Rp5,3 triliun karena pencairan anggaran baru dilakukan pada Maret 2019. Oleh karena itu, angka serapan anggaran yang baru 48,78% tidak meleset dari target.
“Selama Januari-Maret masih proses penyelesaian administrasi, dokumen rencana kerja anggaran, dan lain-lain,” kata Zakarias di Kupang, kemarin.
Ia menyebutkan, sejumlah proyek yang masih dikerjakan pada September-Oktober dan akan meningkatkan persentase APBD 2019, antara lain proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Kami optimistis pada triwulan IV serapan anggaran pada setiap satuan perangkat daerah bisa tercapai sesuai target,” ujarnya.
Menurutnya, pada pekan kedua September, pemerintah akan mengajukan perubahan anggaran ke DPRD. Dengan demikian, struktur anggaran di setiap organisasi perangkat daerah akan berubah dan memengaruhi persentase penyerapan anggaran.
“Artinya, ada organisasi perangkat daerah yang anggarannya bertambah, tetapi ada juga yang tidak berubah,” tuturnya.
Demikian halnya dengan penyerapan APBD di Kabupaten Lembata, NTT, yang saat ini posisinya baru 24%. Walau demikian, pemerintah kabupaten setempat optimistis pada akhir Desember 2019 penyerapan dapat mencapai 90%.
Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday mengatakan penyerapan APBD yang baru 24% karena geliat pembangunan baru dimulai pada Juli lalu dan puncaknya akan berlangsung pada November mendatang. Sejumlah pekerjaan sudah berjalan baik, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan program di sektor pariwisata.
Di Bangka Belitung, penyerapan APBD provinsi itu hingga saat ini mencapai 75% dari total APBD Rp8,1 miliar. (PO/PT/RF/N-1)
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved