Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
SERAPAN APBD 2019 Nusa Tengara Timur (NTT) hingga 31 Agustus lalu baru mencapai 48,78%. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT memastikan bulan ini dan Oktober mendatang persentase serapannya akan meningkat seiring dengan masih dikerjakannya sejumlah proyek.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT Zakarias Moruk menyebutkan baru terserapnya anggaran sebesar itu dari total Rp5,3 triliun karena pencairan anggaran baru dilakukan pada Maret 2019. Oleh karena itu, angka serapan anggaran yang baru 48,78% tidak meleset dari target.
“Selama Januari-Maret masih proses penyelesaian administrasi, dokumen rencana kerja anggaran, dan lain-lain,” kata Zakarias di Kupang, kemarin.
Ia menyebutkan, sejumlah proyek yang masih dikerjakan pada September-Oktober dan akan meningkatkan persentase APBD 2019, antara lain proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Kami optimistis pada triwulan IV serapan anggaran pada setiap satuan perangkat daerah bisa tercapai sesuai target,” ujarnya.
Menurutnya, pada pekan kedua September, pemerintah akan mengajukan perubahan anggaran ke DPRD. Dengan demikian, struktur anggaran di setiap organisasi perangkat daerah akan berubah dan memengaruhi persentase penyerapan anggaran.
“Artinya, ada organisasi perangkat daerah yang anggarannya bertambah, tetapi ada juga yang tidak berubah,” tuturnya.
Demikian halnya dengan penyerapan APBD di Kabupaten Lembata, NTT, yang saat ini posisinya baru 24%. Walau demikian, pemerintah kabupaten setempat optimistis pada akhir Desember 2019 penyerapan dapat mencapai 90%.
Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday mengatakan penyerapan APBD yang baru 24% karena geliat pembangunan baru dimulai pada Juli lalu dan puncaknya akan berlangsung pada November mendatang. Sejumlah pekerjaan sudah berjalan baik, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan program di sektor pariwisata.
Di Bangka Belitung, penyerapan APBD provinsi itu hingga saat ini mencapai 75% dari total APBD Rp8,1 miliar. (PO/PT/RF/N-1)
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved