Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BERGULIRNYA dana desa memberi manfaat yang sangat besar bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat desa, termasuk pelayanan kesehatan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesepakatan ratusan kepala desa (kades) bersama bupati Flotim dalam kegiatan beberapa waktu untuk mengalokasikan dana desa bagi penanggulangan stunting, ternyata membuahkan hasil.
Sejumlah desa di Flores Timur, mengklaim dana desa tersebut ternyata mampu menurunkan angka stunting di desa masing-masing. Desa Lewoingu di Kecamatan Titehena misalnya, mengklaim telah berhasil menurunkan angka stunting melalui pemanfaatan sebagian dana desa bagi pelayanan warga yang mengalami stunting dan gizi buruk.
"Beruntung ada dana desa sehingga kami bisa memanfaftakan sebagaian dana desa untuk penanggulangan stunting. Dan ternyata berhasil diturunkan. Sebelumnya ada 14 bayi/balita yang mengalami stunting dan gizi buruk. Pada tahun ini syukur sudah turun. Sekarang tinggal dua balita yang saat ini masih dirawat. Kami berharap hingga akhir tahun ini tidak ada lagi pasien stunting di desa kami. Dana yang kami gunakan khusus untuk stunting sebesar Rp11 juta, termasuk untuk belanja makanan gizi tambahan serta vitamin," kata Sekdes Lewoingu, Andreas Aneng Hayon, Selasa (10/9).
"Kami juga telah sepakat untuk tahun depan akan menaikan alokasi anggaran dari dana desa sebesar Rp50 juta untuk masalah stunting. Sehingga target kami tahun 2020 desa kami bisa bebas dari stunting," sambungnya.
Desa laninya, yaitu Riangkemie di Kecamatan Ile Mandiri juiga mengakui hal yang sama. Dengan memanfaatkan dana desa sekitar Rp6 juta, telah berhasil menurunkan angka stunting dari 14 bayi balita yang mengalami stunting dan gizi buruk, tinggal 4 balita yang masih mengalami stunting.
baca juga: Pemkab Cianjur Siapkan Anggaran Rehab SDN Pancawangi
Begitu pula di Desa Aransina, Kecamatan Tanjung Bunga. Desa ini mengalokasikan Rp70 juta rupiah untuk penanganan stunting dan perlahan-lahan sudah berhasil diturunkan. Sementara itu data keselurahan angka pasien stunting yang berhasil diturunkan berdasarakn pidato Bupati Flotim Anton Hadjon, pada 17 Agustus lalu, Pemkab Flotim berhasil membebaskan 840 balita berstatus stunting. Total dari 5.540 pasien stunting turun menjadi 4.700 atau sekitar 5,79%. (OL-3)
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Kemenkes ungkap 6% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah (BBLR) lewat Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Simak risiko stuntingnya.
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved