Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PELANTIKAN 55 anggota DPRD Kalimantan Selatan diwarnai aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kalsel yang mendesak agar para wakil rakyat periode 2019-2024 tersebut memperjuangkan penolakan rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan penolakan tambang di Pegunungan Meratus.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Senin (9/9) siang tersebut, sempat diwarnai kericuhan lantaran anggota dewan menolak mendengarkan aspirasi mahasiswa dengan duduk di jalan.
Awalnya, aksi unjuk rasa puluhan anggota Aliansi Mahasiswa Kalsel ini berlangsung damai. Beberapa orang anggota dewan yang baru dilantik dengan dikawal anggota TNI-Polri datang menemui para pengunjuk rasa.
Namun, aksi damai tersebut berubah jadi ricuh setelah Ketua DPRD Kalsel sementara, Supian HK, dari Fraksi Partai Golkar, dan Lutfi Syaifuddin, dari Fraksi Partai Gerindra, menolak duduk di jalan untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan hingga akhirnya perwakilan anggota dewan dievakuasi ke dalam Gedung DPRD Kalsel.
Baca juga: Pelantikan Anggota DPRD Flotim Habiskan Dana Rp217 Juta
Para pengunjuk rasa kecewa dengan sikap wakil rakyat tersebut. Adapun aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Kalsel antara lain desakan agar DPRD Kalsel menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, penyelesaian permasalahan Pegunungan Meratus, dan meminta wakil rakyat
menepati janji-janji politik saat kampanye.
"Kami cuma minta duduk untuk mendengar aspirasi kami, tetapi mereka menolak. Entah mengapa," kata koordinator aksi unjuk rasa, Rudy Wahyudi.
Pantauan Media Indonesia, proses pelantikan anggota DPRD Kalsel periode 2019-2024 ini sejak pagi mendapat penjagaan aparat keamanan. Polda Kalsel bahkan menurunkan tim anti huru hara dan mobil water canon.
Pada saat yang sama, pelantikan anggota DPRD Kota Banjarmasin juga berlangsung, di mana jarak antara gedung DPRD Kalsel dan DPRD Kota Banjarmasin tidak terlalu jauh. (OL-1)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved