Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus berupaya meningkatkan kondisi jalan paralel perbatasan di Kalimantan yang memiliki panjang hingga 1.920 kilometer.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan jalan perbatasan merupakan implementasi dari komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran.
"Selain sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara, pembangunan jalan juga membuka daerah terisolir dan menumbuhkan ekonomi kawasan perbatasan," ujar Basuki melalui keterangan resmi, Senin (9/9).
Di Kalimantan Barat, jalan paralel perbatasan membentang mulai dari Temajuk hingga Batas Kalimantan Timur sepanjang 827,97 kilometer (km). Pembangunan dilakukan Kementerian PU-Pera melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XX Pontianak.
Baca juga: Pembangkit Tenaga Bayu Tolo sudah Beroperasi Komersial
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera Sugiyartanto mengungkapkan, pada bagian itu, kondisi jalan yang sudah teraspal sepanjang 317,05 km atau 38%.
"Untuk pengerjaan pengaspalan, pemerintah memprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman dan fasilitas umum," ujar Sugiyartanto.
Diperkirakan, kebutuhan anggaran untuk proses pengaspalan di jalan paralel perbatasan hingga akhir 2024 mencapai Rp4,5 triliun termasuk untuk pembangunan jembatan.
"Direncanakan sampai akhir 2024 sudah teraspal semua," tuturnya. (OL-2)
PU-Pera telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Gantung Cibeteung Muara atau Jembatan Cisarum pada akhir tahun2023.
Pembangunan 3 juta rumah yang jadi program Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diniliai belum tentu berhasil tanpa kehadiran kementerian khusus perumahan.
Kementerian PU-Pera hingga saat ini masih belum dapat memastikan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi akan habis
Saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
Komisioner (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan
Anggota Komisi V DPR Sri Rahayu pesimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat selesai dan berfungsi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada Agustus tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved