Pendapatan Anggota DPRD Cianjur Bisa Capai Rp30 Juta

SEBANYAK 50 anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang dilantik sejak sebulan lalu, akan mendapatkan gaji perdana bulan ini. Rata-rata, satu orang wakil rakyat bisa mengantongi pendapatan kisaran Rp30 juta per bulan.

"Iya, bulan ini para anggota dewan harus sudah menerima gaji pertama. Kan sudah dianggarkan," kata Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur Aris Haryanto, Kamis (5/9).

Aris menuturkan besaran gaji per anggota DPRD relatif kecil. Hanya, jika diakumulasi dengan tunjangan dan lain-lainnya bisa relatif cukup besar.

"Kalau sementara data yang ada pada kita, kalau ditotal itu lumayan (besar) bisa sampai Rp30 juta per orang. Kalau gajinya relatif kecil sih. Tapi ditambah tunjangan dan plus plus plusnya serta fasilitas lain, cukup besar," jelas Aris.

Namun, ucap Aris, bisa jadi pembayaran gaji pertama seluruh anggota DPRD bakal mandek seandainya penetapan APBD Perubahan 2019 Kabupaten Cianjur molor. Aturan tersebut tak hanya berlaku bagi anggota DPRD saja, tapi juga keseluruhan pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur yang dibiayai negara.

Baca juga:  Pembahasan Pimpinan Definitif DPRD Cianjur Selesai Bulan Ini

Aris optimistis, pengesahan APBD Perubahan 2019 tidak akan molor lantaran kendala belum adanya SK dari masing-masing DPP parpol untuk menetapkan nama-nama yang direkomendasikan menduduki unsur pimpinan sudah jelas.

"Ada beberapa sanksi (kalau telat menetapkan APBD Perubahan 2019), apakah nanti tidak dibayar gaji atau nanti ada pemotongan bantuan dari pusat. Pasti ada sanksinya," tutur Aris.

Karena itu, dibutuhkan ketepatan dari para wakil rakyat mengejar program kerja yang sudah diagendakan. Sejauh ini sudah tidak ada kendala yang krusial. Sekarang tinggal menunggu SK dari Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan empat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur.

"APBD Perubahan 2019 tinggal disahkan saja karena pembahasannya selesai dilakukan anggota dewan terdahulu. Kemungkinan nanti setelah pelantikan unsur pimpinan DPRD definitif, akan langsung diagendakan pengesahan APBD Perubahan 2019," tegas Aris.

Ketua Presidium Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Cianjur Yana Nurzaman menegaskan cukup besarnya pendapatan yang diperoleh para wakil rakyat, sejatinya dibarengi dengan kinerja yang cakap. Artinya, mereka harus mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Cianjur.

"Setelah adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah, pendapatan setiap anggota legislatif di Kabupaten Cianjur kira-kira kisaran Rp14 juta hingga Rp16 juta per bulan. Tapi pendapatannya akan bertambah besar kalau agenda kegiatan penuh. Kalau tidak salah rata-rata bisa mencapai Rp22 juta per bulan," tandas Yana.(OL-5)