MESKI sejumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan dituding telah masuk angin, Ketua Panitia Khusus Hak Angket Kadir Halid memastikan timya tetap kompak. Tujuh rekomendasi yang sudah dikeluarkan pansus, Jumat (23/8) tidak ada yang berubah.
“Tidak ada dua surat rekomendasi yang beredar. Yang ada hanya satu rekomendasi yang asli, yang saya tanda tangani,” kata Kadir Halid, di Makassar, kemarin.
Salah satu dari tujuh rekomendasi ialah meminta pihak terkait, yakni Mahka-mah Agung dan aparat pe-negak hukum memeriksa Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Pansus juga menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi dualisme kepemimpinan, antara gubernur dan wakil gubernur.
Adik tokoh Golkar Nurdin Halid itu juga menyebutkan ada empat nama yang diduga masuk angin dalam kaitan pansus ini. Mereka ialah Sekretaris Dewan M Jabir, Wa-kil Ketua DPRD Sulsel dari Demokrat Ni’matullah, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Ariady Arsal dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulsel Alimuddin.
Selain meminta pengusutan hukum, rekomendasi Pansus DPRD Sulsel lainnya ialah meminta Mendagri melakukan pemeriksaan, meminta Gubernur Sulsel memberhentikan sejumlah pejabat dan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Selain itu, Pansus juga meminta DPRD menetapkan pendapat tentang adanya indikasi pelanggaran UU oleh gubernur.
Sementara itu, masalah juga harus dihadapi Bupati Tegal, Jawa Tengah, Umi Azizah. Bukan dari gedung legeslatif, tapi berupa teror, saat ia menjalankan tugas. Sabtu (24/8) malam, saat menghadiri acara di Balai Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, mobil dinasnya dilempari bom molotov.
Saat kejadian, mobil diparkir di pinggir jalan dan hanya ditunggui sopir pribadi. Pelaku menggunakan sepeda motor. Kasus ini sudah ditangani polisi. “Teror ini tidak akan memengaruhi saya. Sebagai bupati saya merasa tidak memiliki musuh di pemerintahan dan politik,” ujar Umi Azizah. (LN/JI/N-2)
