Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMBAHASAN penetapan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditargetkan harus selesai bulan ini. Penetapannya harus bisa berbarengan dengan pembentukan fraksi-fraksi.
"Pimpinan definitif itu kita minta sih secepatnya, termasuk fraksinya. Sebetulnya kami minta fraksi dulu, tapi kan harus sekaligus dengan pimpinan. Karena rekomendasinya harus dari DPP (masing-masing parpol), jadi sekaligus saja. (Targetnya) harus selesai bulan ini sesuai dengan amanat aturan, pimpinan sementara harus menyelesaikan pengusulan pimpinan definitif terus pembentukan fraksi-fraksi," kata Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, kepada Media Indonesia, Minggu (25/8).
Aris berharap pembahasan penetapan pimpinan definitif dan pembentukan fraksi-fraksi bisa segera kelar. Pasalnya, banyak agenda ke depan mesti segera dibahas yang notabene harus dilakukan pimpinan definitif.
"Jangan terlalu terlena sehingga berbagai kegiatan ke depan tidak akan selesai-selesai. Kita harus mengejar jadwal kegiatan Dewan sendiri karena mereka harus melaksanakan tugasnya," tegasnya.
Aris menuturkan sejumlah parpol pun sudah mengusulkan berkas nama-nama yang direkomendasikan jadi pimpinan definitif dan pimpinan fraksi. Jika semua berkasnya sudah diterima, kata Aris, maka akan segera diserahkan ke Bupati selanjutnya diusulkan ke Gubernur.
"Jika pimpinan definitif dan fraksi-fraksi sudah terbentuk, maka pada September segera dibentuk alat kelengkapan dewan (AKD) seperti empat badan dan empat komisi," tutur Aris.
Aris mengatakan menentukan pimpinan definitif dan fraksi-fraksi memang bukan perkara mudah. Apalagi pengusulan pembentukan fraksi-fraksi yang notabene harus mewadahi aspirasi semua parpol yang ada di parlemen.
"Cukup berat juga tugas pimpinan sementara dalam mengusulkan penetapan pimpinan DPRD dan pembentukan fraksi-fraksi," jelas dia.
Aris memprediksi di DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024 bakal ada 8 fraksi. Termasuk di antaranya fraksi gabungan PPP dan PAN.
"Yang kemungkinan gabung PAN sama PPP. PAN dapat 3 kursi dan PPP 2 kursi," tandasnya.
Pada Pileg 2019, parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cianjur berdasarkan nomor urut masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 5 kursi, Gerindra 11 kursi, PDI Perjuangan sebanyak 5 kursi, Golkar 8 kursi, NasDem 6 kursi, PKS 5 kursi, PPP 2 kursi, PAN 3 kursi, dan Demokat 5 kursi.
"Sebagai pimpinan sementara, saya bersama wakil sudah memanggil perwakilan partai politik yang anggotanya duduk di parlemen. Pertama, rencana kita pengusulan fraksi-fraksi, setelah itu kita akan membahas tata tertib yang harus dipansuskan, lalu definitif, baru agenda kerja di bulan September," terang Ketua DPRD Kabupaten Cianjur sementara, Andri Suryadinata, belum lama ini.
baca juga:
Ditambahkannya ada beberapa surat edaran dari Gubenur Jawa Barat yang tentunya harus dikonsultasikan. Satu di antaranya menyangkut pengelolaan keuangan daerah juga notabene harus selalu dikonsultasikan dengan Pemprov Jabar. Atas dasar itu pengusulan fraksi-fraksi cukup mendesak dilakukan. Dalihnya, setelah tahapan tersebut bisa lebih memaksimalkan tahapan-tahapan pimpinan sementara. Dia berharap berbagai pembahasan bisa kelar bulan ini. Sehingga, memasuki September semua anggota DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024 bisa bekerja optimal. (OL-3)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved