Masyarakat Kalsel Serukan Penyelamatan Pegunungan Meratus

MASYARAKAT dan organisasi lingkungan di Kalimantan Selatan ikut ambil bagian dalam perayaan hari kemerdekaan RI ke-74 melalui aksi #BersihkanIndonesia di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Aksi unjuk rasa, Senin (19/8), ditandai dengan berbaring di jalanan sebagai simbol bahwa kondisi keterjajahan masih berlangsung. Dalam gerakan #BersihkanIndonesia, masyarakat menyerukan kebebasan hakiki dari kerusakan lingkungan dengan meninggalkan sumber energi fosil dan batu bara kotor beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan, saat ini pegunungan Meratus yang merupakan atap dan sumber kehidupan masyarakat kian terancam.

"Kalsel dalam kondisi darurat ruang. Eksploitasi sumber daya alam begitu masif. Separuh wilayah Kalsel sudah dikuasai tambang dan perkebunan monokultur (sawit). Karena itu pegunungan Meratus harus kita selamatkan," ujarnya.

Pegunungan Meratus yang menghampar sepanjang Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masih terus diincar oleh perusahaan tambang batu bara. Pegunungan Meratus juga merupakan sumber air utama bagi tiga provinsi termasuk Kalimantan Tengah.

Ini merupakan paru-paru hutan tropis terakhir yang harus diselamatkan. Namun sayangnya, wilayah adat Dayak Meratus belum diakui negara, padahal mereka telah hidup jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaan.

"Komitmen negara terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan harus ditunjukkan, salah satunya dengan mencabut ijin tambang dan izin perusahaan monokultur di pegunungan Meratus," kata Kisworo.

Pegiat lingkungan yang juga mantan Direktur Walhi Nasional asal Kalsel, Berry Nahdian Furqan, menegaskan, pemerintah harus secepatnya beralih dari pemanfaatan energi fosil minyak dan batu bara ke EBT.

"Daerah bisa mandiri tanpa melakukan eksploitasi SDA secara masif, salah satunya dengan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. Sebagai contoh Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kalsel merupakan satu-satunya kabupaten kaya SDA batu bara tetapi menolak tambang dan terbukti memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tinggi," ungkapnya.

Terlebih, Kalsel yang merupakan penghasil batubara nomor dua terbesar di Indonesia cadangan batubaranya diperkirakan akan habis pada 2030 mendatang.

Aksi #BersihkanIndonesia menyebut kemerdekaan Indonesia telah dinodai oleh investor dan penguasa yang merampas tanah, menggunduli hutan, mencemari air, laut dan udara.

Baca juga: JK Minta Kasus Penyebab Kerusuhan di Papua Diselesaikan Terbuka

"Kami ingin kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan. Kami ingin merdeka dari abu pembakaran PLTU dan abu limbah PLTU," kata Fahmi Bastian, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Walhi Jawa Tengah.

Tuntutan #BersihkanIndonesia datang dari berbagai daerah lainnya. Dari Kalimantan Timur menyerukan kemerdekaan dari perampasan tanah dan hutan mereka karena ulah pertambangan batu bara. Lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan menjadi danau beracun telah menyebabkan kematian demi kematian bagi anak-anak dan ini terus menghantui para orangtua.

"Eksploitasi dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat dan lingkungan. Lahan-lahan produktif rakyat dirampas dan dikonversi menjadi konsesi pertambangan. Sumber pangan warga terus menyempit dan air tercemar. Hukum tidak tegak meski kematian 35 nyawa anak-anak di lubang tambang terus mengintai. Konyolnya, muncul gagasan menjadikan danau-danau racun itu menjadi pariwisata," kata Pradarma Rupang, juru bicara #BersihkanIndonesia dari Jatam Kaltim.

Dalam momentum hari kemerdekaan, aksi ini memberikan potret realita yang terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia yang terancam oleh energi fosil seperti batu bara. Aksi ini juga sebagai pengingat banyaknya pekerjaan rumah Presiden Terpilih terutama untuk beralih ke energi bersih terbarukan yang dilakukan secara adil, termasuk bagi para pekerja di sektor batu bara.

#BersihkanIndonesia mendesak Presiden terpilih untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintahannya ke depan tidak lagi mengakomodasi rencana baru pembangunan PLTU batu bara dan perizinan baru tambang batu bara pada 2020, menuju phase-out dimulai 2030; dan untuk membersihkan pipeline energi dari PLTU batu bara.

Presiden terpilih mempunyai pilihan dan kesempatan untuk memiliki warisan energi bersih terbarukan; menghindari petaka di masa depan di mana warganya tercemar dan tersakiti oleh berbagai dampak negatif batu bara, dan juga solusi palsu berbahaya beracun seperti PLTN dan insinerator. (OL-1)