Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintah menjamin penuh terpeliharanya stabilitas keamanan di penjuru Tanah Air. Penegasan tersebut merujuk aksi massa yang berujung anarkistis di wilayah Jawa Timur, Papua dan Papua Barat.
"Kami juga menginstruksikan aparat keamanan TNI dan Polri untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur kepada masyarakat," ujar Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8).
Pernyataan itu disampaikan setelah Wiranto menggelar rapat koordinasi untuk membahas perkembangan situasi kamtibmas di Papua dan Papua Barat. Rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tenaga ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, serta perwakilan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan BIN.
Wiranto juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan pelbagai berita negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat jangan terhasut informasi yang bertujuan merusak persatuan, kedamaian dan kebersamaan sebagai bangsa bermartabat.
Baca juga: Mendagri Panggil Tiga Gubernur guna Tuntaskan Kerusuhan Manokwari
Menurut dia, pemerintah menyesalkan insiden yang saat ini berkembang terkait pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur. Insiden yang berpotensi mengganggu kebersamaan dan persatuan itu bahkan disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat.
"Terkait peristiwa itu telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini," tuturnya.
Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas insiden di wilayah Jatim, khususnya kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan peristiwa tersebut.
Apresiasi serupa diberikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah menyampaikan pernyataan dan imbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden. Dalam pernyataannya, Enembe meminta semua pihak kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing.
"Demikian pula saya mengapresiasi Forkompinda Papua Barat yang telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah," pungkas Wiranto.(OL-5)
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Buku Cahaya Fajar dari Balik Gunung Mbaham mengupas perjalanan kepemimpinan Ali Baham Temongmere (ABT), pejabat Papua Barat yang mengedepankan pembangunan berbasis budaya.
SETIDAKNYA 12 ribu pelajar di Manokwari, Papua Barat, sudah mendapatkan makan siang gratis (MBG). Selurhnya merupakan pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved