Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintah menjamin penuh terpeliharanya stabilitas keamanan di penjuru Tanah Air. Penegasan tersebut merujuk aksi massa yang berujung anarkistis di wilayah Jawa Timur, Papua dan Papua Barat.
"Kami juga menginstruksikan aparat keamanan TNI dan Polri untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur kepada masyarakat," ujar Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8).
Pernyataan itu disampaikan setelah Wiranto menggelar rapat koordinasi untuk membahas perkembangan situasi kamtibmas di Papua dan Papua Barat. Rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tenaga ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, serta perwakilan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan BIN.
Wiranto juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan pelbagai berita negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat jangan terhasut informasi yang bertujuan merusak persatuan, kedamaian dan kebersamaan sebagai bangsa bermartabat.
Baca juga: Mendagri Panggil Tiga Gubernur guna Tuntaskan Kerusuhan Manokwari
Menurut dia, pemerintah menyesalkan insiden yang saat ini berkembang terkait pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur. Insiden yang berpotensi mengganggu kebersamaan dan persatuan itu bahkan disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat.
"Terkait peristiwa itu telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini," tuturnya.
Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas insiden di wilayah Jatim, khususnya kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan peristiwa tersebut.
Apresiasi serupa diberikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah menyampaikan pernyataan dan imbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden. Dalam pernyataannya, Enembe meminta semua pihak kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing.
"Demikian pula saya mengapresiasi Forkompinda Papua Barat yang telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah," pungkas Wiranto.(OL-5)
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved