Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
LEGISLATOR 2019-2024 pendatang baru di Nusa Tenggara Barat (NTB) berpeluang mengubah tampilan dan citra negatif parlemen di mata masyarakat akibat sepak terjang anggota DPRD sebelumnya yang kurang aspiratif terhadap konstituen.
Menurut Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, kini saatnya legislatif pendatang baru yang selama masa kampanye kreatif dalam menawarkan berbagai gagasan dan terobosan untuk mewujudkannya sebab Pileg 2019 membuktikan bahwa masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di NTB menginginkan pembaruan dan perubahan.
Tidak mengherankan pada pileg yang baru lalu banyak petahana dijauhi pemilih karena kurang mendapatkan simpati. “Intinya, Pileg 2019 membuktikan masyarakat ingin ada pembaruan dan perubahan. Mereka tidak menginginkan petahana sebagai wakil mereka lagi di parlemen,” ujar laki- laki yang lebih akrab disapa Didu itu, Selasa (13/8).
Ia mengambil contoh pasangan Gubernur-Wakil Gubernur NTB, Zulkiefl imansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang awalnya tidak diunggulkan sebagai pendatang baru, justru menjadi pemenang. Padahal, pasangan yang diusung PKS dan Partai Demokrat itu bersaing dengan nama-nama yang relatif jauh lebih populer.
Tren perubahan semakin kuat saat pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten/ kota, DPR RI, hingga DPD RI yang memunculkan namanama baru sebagai pemenang. “Tren di NTB dalam beberapa tahun terakhir seperti itu. Banyak pendatang baru sukses memikat hati masyarakat,” tuturnya.
Didu menilai tren suksesnya pendatang baru dalam Pileg 2019 karena petahana cenderung menganggap remeh kehadiran para pendatang baru. Di sisi lain, pendatang baru mampu mengubah kekurangan menjadi kelebihan, yang tidak dimiliki oleh para petahana yang terbelenggu di zona nyaman. “Para pendatang baru paham dirinya tidak sepopuler petahana. Makanya mereka maksimal turun ke lapangan, menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat,” ucapnya.
Selesaikan masalah
Masyarakat Kota Sukabumi, Jawa Barat, berharap 35 anggota periode 2019-2024 bisa memecahkan permasalahan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah legislatif dan eksekutif.
“Kami berharap anggota DPRD Kota Sukabumi yang baru bisa menyelesaikan permasalahan dan kualitas mereka lebih baik,” kata Ketua Umum PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Sukabumi Isep Ucu Agustina, kemarin.
Pengamat politik Asep M Tamam juga berharap anggota DPRD Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran, Jabar, memiliki integritas intelektual, kompetensi keilmuan, dan wawasan. Mereka harus membuktikannya melalui kualitas berpikir.
Dari Bangka dilaporkan, sebanyak 45 anggota DPRD Prov Bangka Belitung (Babel) terpilih 2019-2024 diperkirakan bakal memperoleh pendapatan Rp53.440.000 per bulan. Menurut Sekretaris DPRD Babel, Syaifudin, angka itu sama dengan penghasilan anggota DPRD periode sebelumnya. (BB/AD/RF/N-1)
Hasil analisis BMKG memperlihatkan kemunculan gelombang frekuensi rendah dan gelombang ekuatorial Rossby yang aktif di sekitar wilayah NTB
Amran menegaskan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan.
Periode 1-10 Februari 2026 atau dasarian I Februari terdapat peluang hujan dengan intensitas lebih dari 50 milimeter per dasarian sebesar 70 hingga lebih dari 90 persen.
Sirkulasi angin dari sistem tekanan rendah tersebut, menurutnya, masih cukup kuat untuk memicu hembusan angin kencang di wilayah NTB, meski tidak sebesar dampakĀ Bibit Siklon Tropis 97S
Berikut prakiraan cuaca Senin 12 Januari 2026 untuk kota-kota besar di Indonesia dikutip dari BMKG
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di provinsi kepulauan
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved