Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
LEGISLATOR 2019-2024 pendatang baru di Nusa Tenggara Barat (NTB) berpeluang mengubah tampilan dan citra negatif parlemen di mata masyarakat akibat sepak terjang anggota DPRD sebelumnya yang kurang aspiratif terhadap konstituen.
Menurut Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, kini saatnya legislatif pendatang baru yang selama masa kampanye kreatif dalam menawarkan berbagai gagasan dan terobosan untuk mewujudkannya sebab Pileg 2019 membuktikan bahwa masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di NTB menginginkan pembaruan dan perubahan.
Tidak mengherankan pada pileg yang baru lalu banyak petahana dijauhi pemilih karena kurang mendapatkan simpati. “Intinya, Pileg 2019 membuktikan masyarakat ingin ada pembaruan dan perubahan. Mereka tidak menginginkan petahana sebagai wakil mereka lagi di parlemen,” ujar laki- laki yang lebih akrab disapa Didu itu, Selasa (13/8).
Ia mengambil contoh pasangan Gubernur-Wakil Gubernur NTB, Zulkiefl imansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang awalnya tidak diunggulkan sebagai pendatang baru, justru menjadi pemenang. Padahal, pasangan yang diusung PKS dan Partai Demokrat itu bersaing dengan nama-nama yang relatif jauh lebih populer.
Tren perubahan semakin kuat saat pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten/ kota, DPR RI, hingga DPD RI yang memunculkan namanama baru sebagai pemenang. “Tren di NTB dalam beberapa tahun terakhir seperti itu. Banyak pendatang baru sukses memikat hati masyarakat,” tuturnya.
Didu menilai tren suksesnya pendatang baru dalam Pileg 2019 karena petahana cenderung menganggap remeh kehadiran para pendatang baru. Di sisi lain, pendatang baru mampu mengubah kekurangan menjadi kelebihan, yang tidak dimiliki oleh para petahana yang terbelenggu di zona nyaman. “Para pendatang baru paham dirinya tidak sepopuler petahana. Makanya mereka maksimal turun ke lapangan, menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat,” ucapnya.
Selesaikan masalah
Masyarakat Kota Sukabumi, Jawa Barat, berharap 35 anggota periode 2019-2024 bisa memecahkan permasalahan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah legislatif dan eksekutif.
“Kami berharap anggota DPRD Kota Sukabumi yang baru bisa menyelesaikan permasalahan dan kualitas mereka lebih baik,” kata Ketua Umum PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Sukabumi Isep Ucu Agustina, kemarin.
Pengamat politik Asep M Tamam juga berharap anggota DPRD Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran, Jabar, memiliki integritas intelektual, kompetensi keilmuan, dan wawasan. Mereka harus membuktikannya melalui kualitas berpikir.
Dari Bangka dilaporkan, sebanyak 45 anggota DPRD Prov Bangka Belitung (Babel) terpilih 2019-2024 diperkirakan bakal memperoleh pendapatan Rp53.440.000 per bulan. Menurut Sekretaris DPRD Babel, Syaifudin, angka itu sama dengan penghasilan anggota DPRD periode sebelumnya. (BB/AD/RF/N-1)
PENGAMAT ekonomi Universitas Mataram (Unram), Firmansyah mengatakan, relaksasi ekspor konsentrat di NTB tidak perlu dilakukan, jika hanya untuk memperbaiki data pertumbuhan ekonomi.
Seluruh pengiriman ini dilakukan dalam skema Business to Business (B2B) antara petani jagung dan peternak layer yang difasilitasi oleh NFA untuk memperkuat rantai pasok jagung nasional.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras praktik perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam keras praktik perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
KASUS perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia. Teranyar, viral soal berita perkawinan anak berusia 16 dan 15 tahun di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah terputusnya kesempatan bersekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved