Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH melalui sejumlah hujan intrupsi, susunan pengurus fraksi-fraksi di DPRD Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya terbentuk melalui rapat paripurna DPRD Purwakarta, Rabu (14/8). Rapat paripurna perdana dibuka pimpinan dewan sementara Ahmad Sanusi. Menurut Ahmad Sanusi, sesuai ketentuan Pasal 162 ayat 1 UU No. 23/2014 tentang pemerintahan, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD maka dibentuk fraksi sebagai wadah bagi anggota DPRD Kabupaten.
"Untuk kepentingan itu, sebelumnya kami sudah menyampaikan surat kepada partai masing-masing. Usulan susunan fraksi secara lengkap telah terima, sehingga rapat paripurna dapat diselenggarakan sesuai jadwal," kata Ahmad Sanusi.
Anggota DPRD dari PKB Hidayat, menyebutkan karena sebelum terbentuk Ketua DPRD definitif, rapat paripuna kali ini belum bisa mengesahkan susunan fraksi-fraksi.
"Menurut PP 12/2018 sekarang Ketua DPRD sementara sifatnya hanya bisa memfasilitasi terbentuknya fraksi-fraksi, untuk disahkan dalam rapat paripurna mendatang jika Ketua DPRD definitif sudah terpilih," terang Hidayat.
Saat ini masih memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan bila memang ada yang menghendakinya, khususnya nama-nama pengurus fraksi.
"Sebelum benar-benar disahkan nanti, sekarang masih memungkinkan adanya perubahan," ujarnya.
baca juga: Pandeglang Punya Intensity Meter Mendeteksi 13 Detik Pra Gempa
Ahmad Sanusi menyambut baik usulan tersebut dan akan membuatkan berita acara seusai rapat paripurna.
"Nanti akan kita buatkan berita acara, yang juga ditandatangani oleh ketua-ketua fraksi yang terpilih sekarang," tambah Sanusi.
Selanjutnya, Ahmad Sanusi menyampaikan nama-nama pengurus fraksi sebagaimana usulan dari partai masing-masing dan nota kesepahaman yang dibuat gabungan partai. (OL-3)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved