Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua DPW Partai NasDem Bengkulu Dedy Ermansyah terpilih menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu periode sisa masa jabatan 2016-2021.
Dedy terpilih melalui voting pada rapat paripurna DPRD Bengkulu, Selasa (13/8). Dia mengalahkan Ketua DPD Partai Hanura Bengkulu Muslihan DS.
Dari 44 anggota DPRD yang hadir, Dedy meraih 33 suara, sedangkan Muslihan DS mendapat 11 suara.
Ketua panitia pelaksana pemilihan Wagub Bengkulu Khairul Anwar mengatakan, mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
"Tata cara pemilihan mengikuti tata tertib pemilihan yang sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.
Baca juga: Kembali Muncul Lima Titik Api di Areal Gunung Sumbing
Dia menjelaskan, voting dilakukan karena anggota dewan tidak menemui kata mufakat pada musyawarah yang telah diberikan selama 20 menit.
Pemungutan suara didahului oleh ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri dan dilanjutkan dengan para anggota.
Wakil Gubernur terpilih Dedy Ermansyah akan memprioritaskan program yang sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu.
"Untuk ke depan tugas Wagub Bengkulu akan mempererat tugas eksekutif dan legsilatif serta memudahkan pekerjaan Pemprov Bengkulu," imbuhya.
Presiden Joko Widodo melantik Wakil Gubernur Rohidin Mersyah sebagai gubernur pada 10 Desember 2018 menggantikan gubernur sebelumnya, Ridwan Mukti yang menjadi terpidana korupsi proyek pembangunan jalan. (X-15)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved