Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 45 anggota legislatif tingkat provinsi terpilih hasil Pileg 2019 telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung (Babel). Para anggota dewan akan mendapat gaji Rp53.440.000 setiap bulannya. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Babel, Syaifudin mengatakan anggota dewan baru yang terpilih akan mendapatkan penghasilan sama dengan anggota sebelumnya.
"Tidak ada yang naik, penghasil per bulan untuk anggota dewan yang baru sama dengan periode sebelumnya," kata Syaifudin, Selasa (13/8) di ruang kerjanya.
Rinciannya anggota dewan yang baru setiap bulanya selain mendapatkan gaji pokok Rp2,2 juta juga mendapatkan tunjangan perumahan Rp12 juta per bulan, tunjangan kendaraan Rp12 juta per bulan dan tunjangan AKD Rp240 ribu.
"Untuk gaji pokok ini anggota dan pimpinan dewan berbeda. Kalau ketua dewan 85% dari gaji pokok Gubernur. Untuk ketua dan wakil ketua tidak ada tunjangan kendaraan karena mereka mendapatkan kendaraan dinas. Beda halnya dengan anggota," ujarnya.
Selain mendapatkan gaji pokok dan berbagai tunjangan, anggota dewan baru akan mendapatkan uang saku kunjungan kerja (Kunker) Rp3 juta per hari. Masa kunker paling lama empat hari. Uang kunker ini di luar tiket pesawat atau transportasi lainnya.
Jika ditotal gaji anggota dewan terendah, plus tunjangan rumah, tunjangan kendaraan dan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ditambah dengan kunker sebulan 3 kali, sekitar Rp53 juta. Sementara, Ketua KNPI Provinsi Babel, Ilham mengharapkan DPRD Provinsi yang baru terpilih ini dapat menguatkan dan memaksimalkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
baca juga: Kawasan Hutan di Wonogiri Memunculkan Beberapa Titik Api
"Sering-sering lah turun ke masyarakat, lihat masyarakat, lihat polemik pertambangan, lihat petani yang menangis akibat merosotnya harga komonditi perkebunan, lada, karet dan sawit," kata Ilham. (OL-3)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved