Ibukota Baru Akan Berdampak Pada Semua Provinsi Kalimantan

GUBERNUR Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor tetap mendukung keputusan pemerintah terkait penetapan lokasi ibukota negara baru di Kalimantan. Pembangunan ibukota baru akan memberikan dampak positif bagi semua provinsi di Kalimantan. Hal ini ditegaskan Gubernur Sahbiri Noor disela-sela kegiatan serah terima hutan kota dari Kementerian LHK kepada Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Selasa (30/7).

"Pemprov Kalsel tetap mendukung keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan provinsi mana yang akan menjadi lokasi ibukota negara. Karena provinsi mana saja yang ditetapkan nantinya akan memberikan dampak positif bagi semua provinsi di Kalimantan," tuturnya.

Namun Sahbirin tetap optimistis Kalsel akan terpilih menjadi ibukota negara. Hal ini merujuk kesiapan Kalsel menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektar, jauh di atas kebutuhan lokasi untuk calon ibukota negara yang hanya 40 ribu hektar. Menurut gubernur, Kalsel sangat wajar menjadi ibukota negara, karena merupakan provinsi tertua di Kalimantan. Kalau melihat peta dari arah mana pun, Kalsel berada di poros tengah Indonesia. Kondisi Kalsel yang aman dan didiami masyarakat berbagai etnis bisa menjadi pertimbangan tersendiri pemerintah pusat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan pemerintah akan melakukan pertimbangan yang matang terkait lokasi ibukota baru termasuk pertimbangan masalah lingkungan. Sebelumnya dalam acara Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara bertema, Kalimantan untuk Indonesia di Banjarbaru, beberapa waktu lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk membangun infrastruktur ibukota negara yang baru mencapai Rp466 triliun.

Luasan lahan yang diperlukan untuk pemindahan ibukota mencapai 40 ribu hektar. Dari total luas lahan itu, 5% atau 1.500 hektar untuk perkantoran pemerintahan, sisanya 15% dengan luas 4.500 hektar untuk ekonomi dan 20% atau 6.000 hektar untuk sirkulasi dan infrastruktur.

Kemudian untuk permukiman 12.000 hektar (40%), serta ruang terbuka hijau (RTH) seluas 6.000 hektar (20%). Ada beberapa faktor yang membuat pemerintah mempertimbangkan memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa.

baca juga: Emil Tunjuk Daud Ahmad Sebagai Plh Sekda Jabar

Pulau Kalimantan dinilai paling ideal, karena itu pemerintah melalui Bappenas mulai mempersiapkan pemindahan ibukota negara di Kalimantan. Pemindahkan ibukota ini sama dengan konsep pemindahan ibukota Malaysia yang ada di Kuala Lumpur, ke daerah baru Putrajaya. Beban Pulau Jawa sudah sangat berat. Sementara dampak positif jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan adalah dampak pertumbuhan ekonomi serta iklim investasi yang lebih luas. (OL-3)