Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem berpeluang mengusung sendiri calon kepala daerah di Kabupaten Demak, Rembang, dan Blora, Jawa Tengah, pada Pilkada Serentak 2020. Peluang tersebut muncul karena perolehan suara dan kursi di DPRD tiga daerah tersebut memungkinkan untuk itu.
Berdasarkan data, Partai NasDem di DPRD Demak memperoleh 6 kursi, Rembang 7 kursi, dan Blora 7 kursi. Perolehan itulah yang akan menjadi modal bagi Partai NasDem dalam pilkada serentak mendatang.
Di Demak, para kandidat sudah mulai terang-terangan akan maju dalam Pilkada 2020 dengan mencari dukungan. Bahkan, partai politik (parpol) juga mulai mengelus-elus jago masing-masing. Setidaknya ada enam parpol dengan kursi besar di DPRD Demak yang mulai menimang calon yang akan didorong pada Pilkada.
Selain NasDem dengan 6 kursi, partai lain yang dimungkinkan mengusung calon sendiri ialah PDIP dengan 11 kursi, PKB 9 kursi, Gerindra 8 kursi, Golkar 7 kursi, dan PPP 5 kursi. Adapun partai yang akan ikut dalam koalisi ke partai lain antara lain Demokrat (3 kursi) dan PAN (1 kursi).
Di Rembang belum terlihat ada gerakan politik seperti di Demak. Namun, nama Wakil Bupati Rembang Bayu Ardiyanto yang juga Ketua DPD Partai NasDem Rembang dinilai sebagai figur paling kuat untuk calon bupati 2020-2025. Partai NasDem memiliki 7 kursi di DPRD Rembang.
"Kami rasa di Rembang Pak Bayu paling berpeluang besar. Selain masih muda, juga berpengalaman lima tahun sebagai wakil bupati dan sebagai pengusaha sukses," kata seorang ketua paguyuban nelayan Rembang.
Di Blora, NasDem yang juga memiliki 7 kursi di DPRD 2019-2024 berpeluang mengusung calon sendiri, dan akan bersaing dengan PDIP (9 kursi), PKB (8 kursi), serta Golkar dan PPP (masing-masing 5 kursi).
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengajukan alokasi anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp36 miliar. Ketua KPU Pesisir Selatan Epaldi Bahar mengatakan alokasi itu lebih tinggi Rp12 miliar dari lima tahun sebelumnya (Rp24 miliar). "Angka ini bakal kami ajukan bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020," ujarnya, kemarin.
Pesisir Selatan bersama 12 kabupaten/kota di Sumatra Barat pada 2020 bakal melak-sanakan pemilihan serentak bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota, serta gubernur-wakil gubernur.
Di sisi lain, KPU Cianjur, Jawa Barat, mengajukan anggaran untuk Pilkada 2020 sebesar Rp82 miliar. Pembiayaannya mungkin akan dialokasikan dalam dua tahun anggaran. (AS/YH/BB/N-1)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved