Pelepas Dahaga Picu Konflik Antardaerah

REBUTAN air tidak hanya terjadi antarpetani. Di Malang, Jawa Timur, konflik terjadi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Saling sengketa yang sudah berjalan bertahun-tahun itu, makin memanas di musim kemarau tahun ini. Yang terakhir, Pemkab Malang menyegel rumah pompa PDAM milik Kota Malang, yang berdiri di wilayahnya, lantaran dituduh tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan. Warga kabupaten juga ikut turun ke jalan memprotes Pemkot Malang.

"Sudah 10 kali pertemuan digelar. Sembilan kali dilakukan di Jakarta dan sekali di Malang, tapi hasilnya belum ada titik temu," aku Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kemarin.

Gubernur yang mengaku ikut dalam pertemuan terakhir, bahkan satu mobil dengan bupati, wali kota, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengaku konflik itu berkepanjangan karena hambatan regulasi. "Seharusnya bisa diselesaikan di tingkat daerah, tidak perlu ke pemerintah pusat."

Konflik berawal dari perjanjian kerja sama antara Pemkab Malang dan Pemkot Malang. PDAM Kota Malang mengajukan surat izin pemanfaatan air (SIPA) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan menyebut sumber air yang berada di Wendit itu ada di wilayah Kota Malang.

Pemkab pun memprotes. Pemkot dituding tidak memiliki IMK dan izin gangguan. Pemkab Malang juga meminta tarif pengambilan air direvisi dari Rp80 menjadi Rp600 per meter kubik.

"Wajar saja kami minta sebesar itu, karena PDAM Kota Malang menjual air dari sumber Wendit Rp5.500 per meter kubik," tandas Plt Bupati Malang HM Sanusi.

Anggaran kurang

Sampai kemarin, kemarau masih jadi masalah di sejumlah daerah. Di Jawa Tengah, empat dari 14 daerah terdampak kekeringan sudah mengajukan bantuan pasokan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.

"Kami kekurangan anggaran untuk pengadaan air bersih. Anggaran menurun dari Rp100 juta tahun lalu menjadi Rp60 juta," aku Kepala BPBD Pati, Sanusi.

Kondisi kekurangan air setiap tahun membuat warga di Desa Kertasari, Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta pemerintah mencari solusi berkelanjutan. "Seharusnya pemerintah membangun fasilitas sumber air bersih, sehingga kami tidak kekurangan air di musim kemarau," keluh Aman, 54, warga.

Masih terkait kemarau, 53 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, rawan kebakaran hutan dan lahan. "Selain rawan air bersih, kebakaran lahan dan hutan juga rawan terjadi," papar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Permana.

Dalam banyak kesempatan, BPBD terus mengimbau warga untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Daerah paling rawan kebakaran hutan berada di sisi selatan Majalengka.

Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Kebakaran terhebat melanda wilayah Kecamatan Solor Barat dan Solor Timur.

"Ribuan pohon mente musnah terbakar. Tanaman kebun lain, yakni jati dan mahoni juga jadi korban," ungkap Simon Hayon, warga. (AS/CS/UL/FB/AD/BB/LD/RF/N-2)