Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Provinsi Bangka Belitung telah menyiapkan anggaran Rp638 juta untuk 45 anggota dewan baru terpilih periode 2019-2024. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel). Saifudin mengatakan anggaran APBD 2019 sebesar Rp638 juta tersebut untuk beli pin emas 24 Karat dan 4 stel pakai dinas.
Ia membeberkan, satu pin PIN emas seharga Rp4,4 juta, sehingga total untuk 45 anggota dewan jumlahnya Rp198 juta. Kemudian untuk Pakai Sipil Lengkap (PSL) setahun 2 kali Rp100 juta, Pakai Sipil Dinas (PSD) Rp72 juta, Pakaian Dinas Harian (PSH) lengah panjang Rp78 juta, dan pakaian adat lengkap Rp190 juta.
"Total anggaran kita siapkan untuk kepentingan pin dan pakaian ini mencapai Rp638 juta," terang Saifudin. Selasa (9/7).
Ia menyebutkan sebelum pelantikan pada 23 September mendatang semua barang yang dibutuhkan seperti pin dan pakai harus sudah selesai.
baca juga: Lahan Kering Jadi Kendala Optimalisasi Pertanian
"Insyallah 45 anggota dewan provinsi kita yang terpilih ini akan dilantik pada 23 September mendatang," ujarnya.
Ia pun memastikan tidak ada hal lain seperti souvenir yang dikeluarkan DPRD saat pelantikan anggota baru. Kecuali untuk makan dan minum seluruh tamu undangan. (OL-3)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved