Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Provinsi Bangka Belitung telah menyiapkan anggaran Rp638 juta untuk 45 anggota dewan baru terpilih periode 2019-2024. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel). Saifudin mengatakan anggaran APBD 2019 sebesar Rp638 juta tersebut untuk beli pin emas 24 Karat dan 4 stel pakai dinas.
Ia membeberkan, satu pin PIN emas seharga Rp4,4 juta, sehingga total untuk 45 anggota dewan jumlahnya Rp198 juta. Kemudian untuk Pakai Sipil Lengkap (PSL) setahun 2 kali Rp100 juta, Pakai Sipil Dinas (PSD) Rp72 juta, Pakaian Dinas Harian (PSH) lengah panjang Rp78 juta, dan pakaian adat lengkap Rp190 juta.
"Total anggaran kita siapkan untuk kepentingan pin dan pakaian ini mencapai Rp638 juta," terang Saifudin. Selasa (9/7).
Ia menyebutkan sebelum pelantikan pada 23 September mendatang semua barang yang dibutuhkan seperti pin dan pakai harus sudah selesai.
baca juga: Lahan Kering Jadi Kendala Optimalisasi Pertanian
"Insyallah 45 anggota dewan provinsi kita yang terpilih ini akan dilantik pada 23 September mendatang," ujarnya.
Ia pun memastikan tidak ada hal lain seperti souvenir yang dikeluarkan DPRD saat pelantikan anggota baru. Kecuali untuk makan dan minum seluruh tamu undangan. (OL-3)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved