Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk membenahi tata ruang di kawasan Bunaken. Pasalnya, kata dia, Pulau Bunaken memiliki potensi yang bagus sebagai destinasi pariwisata.
"Ini mau dibuat perencanaan dulu, untuk membuat cluster sehingga penduduknya di sebelah mana jelas, tempat wisatanya di mana jelas, area konservasi di mana jelas, sehingga batasan itu yang paling penting segera direncanakan," kata Jokowi seusai meninjau Pulau Bunaken, Sulawesi Utara, Jumat (5/7).
Penataan tersebut dilakukan agar Pulau Bitung akan menjadi kawasan wisata yang tertata rapi ke depannya. Oleh karena itu, menurutnya, pengembangan kawasan tersebut harus benar-benar didesain sejak awal. "Kalau sudah ramai, sulit kita mengendalikan, cluster-nya betul-betul diatur. Tadi sudah saya perintahkan," tegasnya.
Jokowi menargetkan pembenahan tata ruang Pulau Bunaken tersebut bisa rampung 2020. Pasalnya, kata dia, banyak wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Bunaken.
"Kita ini dikejar oleh turis yang ingin masuk, tapi runway-nya kurang panjang, terminal airport-nya kurang gede, produknya banyak yang harus disiapkan, ini kan kejar-kejaran, jangan sampai ditinggal oleh konsumen," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menginginkan agar anggaran yang dikeluarkan untuk membenahi tata ruang di Bunaken tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. "Jadi infrastruktur betul-betul memberikan dampak terhadap investasi, ekonomi dan dampak ke masyarakat," tandasnya. (OL-09)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved