Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHIMPUNAN Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Klaten, Jawa Tengah, berkomitmen meningkatkan pelayanan bantuan dan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat.
"Bantuan dan konsultasi hukum secara gratis itu merupakan program kegiatan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Klaten," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Klaten Ahmad Syakur.
Hal itu disampaikannya di sela halalbihalal di Kantor Sekretariat DPC Peradi Klaten, Belangwetan, Jumat (28/6) sore. Acara itu dihadiri sekitar 55 advokat anggota Peradi.
Baca juga: Sertifikasi Profesi, Perajin Ukir Siap Mendunia
Melalui PBH di bawah pimpinan Bernadete Sri Hartini, DPC Peradi pun memberikan pelayanan bantuan dan konsultasi hukum secara gratis, seperti korban kekerasan seksual anak.
"Pelayanan pendampingan, bantuan, dan konsultasi hukum itu tidak dipungut biaya alias gratis. Ini salah satu bakti sosial kami sebagai advokat," ujar Ketua DPC Peradi Klaten.
Halalbihalal DPC Peradi Klaten dengan tema 'Menjalin silaturahmi, saling memaafkan merajut indahnya kebersamaan' itu menghadirkan penceramah KH Kholilul Rochman, dosen Unwidha Klaten. (OL-2)
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved