Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ORANGTUA siswa dari mulai SD, SMP dan SMA di Tasikmalaya banyak mengeluhkan sistem zonasi yang telah dilakukannya tahun 2019. Pasalnya, pelajar berprestasi tersebut tak bisa masuk sekolah unggulan dan terpaksa harus menempuh sesuai zonasi lainnya.
"Banyak orangtua siswa mengeluhkan karena prestasi yang dimiliki anaknya selama masuk dari mulai kelas 1, tidak bisa ke sekolah unggulan. Sedangkan, siswa yang tidak memiliki prestasi dan kecerdasan secara langsung memenuhi sekolah unggulan karena lebih dekat dengan jarak rumah ke sekolahnya," kata Imas, 45, warga Kecamatan Indihiang, Tasikmalaya, Kamis (20/6).
Baca juga: Anak-Anak Nonton Sex Live Dapat Pendampingan
Imas mengatakan, sistem zonasi pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sudah membingungkan para orangtua siswa lantaran harus memilih sekolah lain sesuai lokasi rumahnya.
"Kami yakin dan dipastikan semua sekolah tak transparan dalam PPDB ini. Apalagi, selama ini masih banyak orangtua menitipkan anaknya melalui rekomendasi pejabat, dewan dan LSM. Karena, pada PPDB sebelumnya juga mereka bisa meloloskan anaknya dengan memberikan uang yang cukup besar sesuai sekolah yang di sukainya," ujar, seorang orangtua siswa, Malik, 50, warga Singaparna. (OL-6)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved