Pelaksanaan PPDB Harus Adil dan Transparan

BUPATI Purwakarta, Anne Ratna Mustika meminta pihak sekolah agar melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayahnya, berlangsung transparan dan berkeadilan. Apalagi ada regulasi aturan pusat terkait PPDB 2019.

"Regulasinya jelas bahwa ketat dan berkeadilan. Harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan ada penyelewengan," kata Anne, Senin (17/6).

Menurutnya, regulasi PPDB ini terhitung ketat selain aturan Permen Pendidikan & Kebudayaan No 51 2018, juga adanya Perbup No 80 2015 terkait sistem penerimaan peserta didik baru. Untuk Purwakarta  menerapkan zonasi full.

"Di Purwakarta itu akan menerapkan zonasi full jadi 100%. Itu 90% adalah zonasi wilayah tempat tinggal. Kemudian ada 5 % lagi jalur prestasi. Dan kemudian 5 % jalur perpindahan tugas pekerjaan orang tua," ungkapnya

baca juga: Putusan Sengketa Pilpres 2019 Ditetapkan 28 Juni

Untuk PPDB 2019 menerapkan sistem online termasuk regulasi. Bahkan  aturan dan sosialisasi terus dilakukan untuk orang tua, sekolah, dan anggota DPRD Purwakarta. Untuk memberikan kemudahan, sistem pendaftaran berbasis online, menurut Anne orang tua tidak perlu ke sekolah. Kecuali  ada hal bersifat adminiatratif berkas.

"Orang tua juga bisa memanfaatkan jalur prestasi yang dimiliki anaknya. Hal tersebut bagian dalam mengembangkan bakat anak serta hasil prestasi anak bisa tersalurkan," pungkasnya.(OL-3)