Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Medan akan memberikan tindakan tegas terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di atas parit.
Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mengatakan tindakan tegas tersebut adalah dengan melakukan pembongkaran bangunan.
"Bangunan yang berdiri di atas parit dan menyalahi aturan, akan kami bongkar," tegasnya seusai meninjau saluran drainase di sejumlah wilayah di Medan, Selasa (11/6).
Salah satu biang keladi sering terjadinya banjir di Medan, kata dia, adalah segelintir orang yang mendirikan bangunan di atas parit.
Setelah sekian lama merugikan orang banyak, maka sekarang Pemkot Medan akan segera melakukan penertiban sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
Akhyar menjelaskan, selain sampah dirinya mendapati banyaknya pipa di parit yang ikut memicu terjadinya penyumbatan.
Kondisi itu diperparah lagi dengan banyaknya bangunan di atas parit yang tidak memiliki izin dan menyalahi peraturan. Bangunan-bangunan tersebut sangat menyulitkan petugas untuk melakukan normalisasi.
Baca juga: 27 Desa Terendam Banjir
Akibat saluran air tersumbat, meski telah dilakukan pengorekan sebulan lalu, tetapi parit kembali tersumbat. Akibatnya, setiap hujan deras turun parit tidak mampu menampung debit air hujan dan meluap menggenangi jalan serta rumah warga.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Isa Ansyari, membenarkan bahwa umumnya parit dipenuhi sampah sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir.
"Sampah yang memenuhi parit berasal dari warga karena kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama parit," tambahnya.
Karena itu dia meminta warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya dan tidak buang sampah sembarangan ke dalam parit.
Pekerjaan normalisasi dipastikannya akan sia-sia jika tidak didukung masyarakat.
Pihaknya sendiri akan segera menyurati para pemilik bangunan di atas parit untuk melakukan pembongkaran sendiri. Jika surat tersebut tidak diindahkan, Pemkot Medan akan benar-benar merealisasikan pembongkaran paksa. (A-4)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved