Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan perbedaan dalam demokrasi,khususnya dalam Pemilu 2019 ini, merupakan hal yang biasa.
"Perbedaan itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Demokrasi itu ya seperti itu. Hanya saja perlu dipahami bagaimana batas-batasnya. Harus dipahami oleh semua . Para pejabat maupun politisi," kata Sri Sultan, Senin (20/5).
Usai memimpin apel 111 Tahun Kebangkitan Nasional, Sri Sultan lebih lanjut mengatakan masyarakat secara umum sudah dapat memahami bagaimana batasan-batasan itu. Dalam hal ini masyarakat, lanjutnya, juga memahami bahwa Pemilu kali ini untuk memilih anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden.
"Bukan untuk lainnya," ujarnya.
Karena itu dengan memaknai Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, masyarakat tetap tenang menunggu hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU dan juga akan bersikap tetap menjaga persatuan dan kesatuan ketika menerima pengumumnan tersebut.
Baca juga: FPR Siapkan 1 Juta Orang Untuk Bela Demokrasi
Meski masyarakat memiliki sikap dan perbedaan pilihan politik, lanjutnya, diharapkan akan tetap mengemukakan kesatuan dan persatuan, bukan membuka perpecahan.
Terlebih, menurut Sri Sultan, kesatuan dan persatuan merupakan aspek yang mendasar yang perlu terus dijaga. Ia mengingatkan, karena dua hal inilah sebuah negara bernama Indonesia itu dibentuk.
"Kalau ada yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu, dapat mengajukan gugatan melalui saluran hukum yang sudah disediakan," katanya.
Namun ketika ditanya tentang adanya sekelompok orang yang akan menggelar aksi di Jakarta pada saat pengumuman hasil pemilu 22 Mei, Sri Sultan enggan berkomentar.
"Konteksnya apa? Kan tidak tahu persis. Kalau ada kekurangan dalam Pemilu ya diakui saja mesti ada kekurangan. Masak sempurna tidak ada masalah. Tapi masalah itu bisa diselesaikan melalui saluran hukum yang ada," ujarnya. (A-4)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved