Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan perbedaan dalam demokrasi,khususnya dalam Pemilu 2019 ini, merupakan hal yang biasa.
"Perbedaan itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Demokrasi itu ya seperti itu. Hanya saja perlu dipahami bagaimana batas-batasnya. Harus dipahami oleh semua . Para pejabat maupun politisi," kata Sri Sultan, Senin (20/5).
Usai memimpin apel 111 Tahun Kebangkitan Nasional, Sri Sultan lebih lanjut mengatakan masyarakat secara umum sudah dapat memahami bagaimana batasan-batasan itu. Dalam hal ini masyarakat, lanjutnya, juga memahami bahwa Pemilu kali ini untuk memilih anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden.
"Bukan untuk lainnya," ujarnya.
Karena itu dengan memaknai Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, masyarakat tetap tenang menunggu hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU dan juga akan bersikap tetap menjaga persatuan dan kesatuan ketika menerima pengumumnan tersebut.
Baca juga: FPR Siapkan 1 Juta Orang Untuk Bela Demokrasi
Meski masyarakat memiliki sikap dan perbedaan pilihan politik, lanjutnya, diharapkan akan tetap mengemukakan kesatuan dan persatuan, bukan membuka perpecahan.
Terlebih, menurut Sri Sultan, kesatuan dan persatuan merupakan aspek yang mendasar yang perlu terus dijaga. Ia mengingatkan, karena dua hal inilah sebuah negara bernama Indonesia itu dibentuk.
"Kalau ada yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu, dapat mengajukan gugatan melalui saluran hukum yang sudah disediakan," katanya.
Namun ketika ditanya tentang adanya sekelompok orang yang akan menggelar aksi di Jakarta pada saat pengumuman hasil pemilu 22 Mei, Sri Sultan enggan berkomentar.
"Konteksnya apa? Kan tidak tahu persis. Kalau ada kekurangan dalam Pemilu ya diakui saja mesti ada kekurangan. Masak sempurna tidak ada masalah. Tapi masalah itu bisa diselesaikan melalui saluran hukum yang ada," ujarnya. (A-4)
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved