Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
OPERASIONAL Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru ditentang dan mendapat protes warga.
Selain masih menghadapi sengketa ganti rugi lahan, distribusi sampah dari lima kabupaten/kota mendapat protes hingga aksi unjuk rasa warga.
Untuk mengatasi masalah ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Ikhlas Indar menggelar rapat koordinasi bersama instansi kabupaten/kota terkait.
"TPA regional sebenarnya sudah beroperasi dan menerima kiriman sampah dari wilayah yang masuk Banjarbakula. Tetapi muncul protes warga kemarin," ujar Ikhlas, Selasa (7/5).
Informasi yang dihimpun Media Indonesia, warga menolak masuknya sampah dari daerah lain kecuali Kota Banjarbaru. Kerusakan jalan dan lingkungan menjadi alasan aksi penolakan warga tersebut.
"Kita masih mencari format agar distribusi sampah tersebut tidak mengganggu warga dan merusak lingkungan sekitar," imbuhnya.
TPA Regional Banjarbakula merupakan TPA induk yang menampung sampah dari lima kabupaten/kota yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Batola dan Tanah Laut, yang menjadi bagian program strategis pembangunan kawasan metropolitan di Kalsel disebut Banjarbakula.
TPA Regional Banjarbakula dibangun di atas lahan seluas 30 hektare di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kalsel Bijuri mengakui masih adanya kendala sengketa lahan TPA dengan masyarakat. Namun secara umum masalah pembebasan tanah sudah selesai dan beberapa kasus diselesaikan lewat konsinyasi di pengadilan.
Baca juga: Kelebihan Volume, TPA Sukawinatan Ditutup
TPA Regional Banjarbakula dibangun untuk mengantisipasi minimnya lahan pembuangan sampah, karena bertambahnya volume sampah dihasilkan masyarakat dan industri. Hasil penelitian mengungkapkan penduduk Banjarmasin pada tahun 2019 diasumsikan sebanyak 749.536 jiwa dengan timbunan sampah sebanyak 357 ton per hari.
Penduduk Kabupaten Banjar pada 2019 diasumsikan sebanyak 596.406 jiwa dengan timbunan sampah 298 ton per hari. Kemudian, penduduk Banjarbaru pada 2019 diasumsikan sebanyak 270.280 jiwa dengan timbunan sampah 135 ton per hari.
Penduduk Tanah Laut pada tahun 2019 diasumsikan sebanyak 350.273 jiwa dengan timbunan sampah 175 ton per hari. Lalu, penduduk Barito Kuala pada 2019 diasumsikan 296.590 jiwa dengan timbunan sampah 148 ton per hari.
Jadi, total penduduk di 5 kabupaten/kota tersebut sebanyak 2.263.085 jiwa dengan timbulan sampah 1.113 ton per hari. Kalau dihitung selama satu tahun berarti 406.245 ton.(OL-5)
Pemprov DKI lakukan stabilisasi zona timbunan di TPST Bantargebang pasca-longsor yang tewaskan 4 orang. Simak update operasional dan penanganan korban di sini.
PENGELOLAAN sampah di DKI Jakarta kembali menjadi perhatian publik.
WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menilai kinerja pengelolaan sampah nasional masih perlu ditingkatkan.
WAKIL Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyatakan kurve dan pembuatan bank sampah di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu strategi penanganan sampah.
Kunjungan ini menjadi upaya memperkuat gerakan pilah sampah dari rumah sekaligus mendorong replikasi pengelolaan berbasis komunitas di tingkat RW.
SEBAGAI bagian dari perayaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang jatuh setiap tanggal 21 Februari, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) terus melakukan berbagai inisiatif.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved