Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
OPERASIONAL Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru ditentang dan mendapat protes warga.
Selain masih menghadapi sengketa ganti rugi lahan, distribusi sampah dari lima kabupaten/kota mendapat protes hingga aksi unjuk rasa warga.
Untuk mengatasi masalah ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Ikhlas Indar menggelar rapat koordinasi bersama instansi kabupaten/kota terkait.
"TPA regional sebenarnya sudah beroperasi dan menerima kiriman sampah dari wilayah yang masuk Banjarbakula. Tetapi muncul protes warga kemarin," ujar Ikhlas, Selasa (7/5).
Informasi yang dihimpun Media Indonesia, warga menolak masuknya sampah dari daerah lain kecuali Kota Banjarbaru. Kerusakan jalan dan lingkungan menjadi alasan aksi penolakan warga tersebut.
"Kita masih mencari format agar distribusi sampah tersebut tidak mengganggu warga dan merusak lingkungan sekitar," imbuhnya.
TPA Regional Banjarbakula merupakan TPA induk yang menampung sampah dari lima kabupaten/kota yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Batola dan Tanah Laut, yang menjadi bagian program strategis pembangunan kawasan metropolitan di Kalsel disebut Banjarbakula.
TPA Regional Banjarbakula dibangun di atas lahan seluas 30 hektare di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kalsel Bijuri mengakui masih adanya kendala sengketa lahan TPA dengan masyarakat. Namun secara umum masalah pembebasan tanah sudah selesai dan beberapa kasus diselesaikan lewat konsinyasi di pengadilan.
Baca juga: Kelebihan Volume, TPA Sukawinatan Ditutup
TPA Regional Banjarbakula dibangun untuk mengantisipasi minimnya lahan pembuangan sampah, karena bertambahnya volume sampah dihasilkan masyarakat dan industri. Hasil penelitian mengungkapkan penduduk Banjarmasin pada tahun 2019 diasumsikan sebanyak 749.536 jiwa dengan timbunan sampah sebanyak 357 ton per hari.
Penduduk Kabupaten Banjar pada 2019 diasumsikan sebanyak 596.406 jiwa dengan timbunan sampah 298 ton per hari. Kemudian, penduduk Banjarbaru pada 2019 diasumsikan sebanyak 270.280 jiwa dengan timbunan sampah 135 ton per hari.
Penduduk Tanah Laut pada tahun 2019 diasumsikan sebanyak 350.273 jiwa dengan timbunan sampah 175 ton per hari. Lalu, penduduk Barito Kuala pada 2019 diasumsikan 296.590 jiwa dengan timbunan sampah 148 ton per hari.
Jadi, total penduduk di 5 kabupaten/kota tersebut sebanyak 2.263.085 jiwa dengan timbulan sampah 1.113 ton per hari. Kalau dihitung selama satu tahun berarti 406.245 ton.(OL-5)
Anggota Komisi D DPRD DKI Ida Mahmuda desak Pemprov tutup TPS yang ganggu kenyamanan warga. Dukung penutupan TPS Tanah Kusir dan dorong kerja sama swasta untuk fasilitas ITF
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti pengelolaan sampah di sejumlah terminal bus yang dinilai masih jauh dari standar lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan rest area menjadi salah satu titik penting untuk mendorong perubahan budaya pengelolaan sampah di masyarakat.
WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono menyoroti potensi lonjakan jumlah pemudik pada musim mudik Lebaran 2026.
Melalui pendekatan edukasi dan pemanfaatan teknologi, program-program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus memberdayakan masyarakat.
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
MUSIM kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal pada bulan April-Mei di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Cuaca kering memicu munculnya titik panas (hot spot) di Kalsel.
Pemprov Kalsel harus bekerja keras mendorong masuknya investasi ke daerah sebagai pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved