Presiden Diminta Copot Direksi BOP Labuan Bajo

BARU lima bulan dilantik, Badan Otorita Pelaksana (BOP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, sudah digugat. Presiden Joko Widodo diminta mereposisi kembali BOP Labuan Bajo-Flores.

Permintaan itu disampaikan kelompok masyarakat NTT yang bernaung dalam Komite Nasional (Komnas) Pengawas BOP Labuan Bajo-Flores di Jakarta, Selasa (6/5).

Juru bicara Komnas Pengawas BOP Maksimus Ramses Lalongkoe menjelaskan para personel Badan Pengurus BOP Labuan Bajo-Flores tidak memahami dan mengetahui secara utuh karakteristik dan budaya masyarakat lokal.

“Para personel BOP Labuan Bajo-Flores dinilai kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai BOP, sehingga menimbulkan reaksi penolakan masyarakat,” kata Ramses.

Karena itu, kata dia, pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat orang-orang profesional dalam jajaran BOP Labuan Bajo yang lebih memahami dan mengetahui karakter dan budaya masyarakat lokal demi terwujudnya program BOP ke depannya.

Berbagai lapisan masyarakat di NTT menggugat wacana program wisata halal di Labuan Bajo. Wacana itu disosialisasikan dalam
kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, bersama Badan Otorita Pariwisata (BOP) dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Manggarai Barat, pada 30 April.

Baca juga : Wacana Wisata Halal Labuan Bajo Ditolak

Polemik wisata halal ini semakin mengemuka hingga menjadi trending topic di berbagai media, baik media arus utama maupun media sosial di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pencinta pariwisata Manggarai Barat menduga, Bimtek Wisata Halal ini merupakan bagian program Kementerian Pariwisata melalui BOP yang sudah tertuang dalam suatu perencanaan.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga menolak wacana wisata halal. “Mana ada wisata halal di NTT ini. Kalau ada wisata yang halal berarti ada yang haram dong. Pariwisata itu ilmunya tak ada yang halal”, kata Viktor Laiskodat.

Keuskupan Ruteng juga mengeluarkan pernyataan sikap menolak wisata halal. Keuskupan Ruteng, dalam suratnya tertanggal 6 Mei, menyatakan beberapa poin penolakan. Surat yang ditandatangani langsung oleh Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, Mgr Silvester San ditujukan kepada Direktur BOP Shana Fatina di Labuan Bajo.

Dalam surat dengan nomor 174/I.1/V/2019 ini, pada poin pertama Keuskupan Ruteng menuliskan, penolakan atas konsep wisata halal itu dilakukan karena wacana wisata halal ini telah meresahkan maayarakat dan berpotensi akan berdampak pada konflik sosial.

"Wacana ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan konflik sosial yang pada gilirannya menghambat perkembangan pariwisata itu sendiri" tulis Keuskupan Ruteng.

Menteri Pariwisata Arief Yahya melantik direksi Badan Otorita Pelaksana (BOP) Labuan Bajo pada 15 Januari 2019.

Sebagai Direktur Utama, Menpar menunjuk Shana Fatina. Sebelumnya, Shana adalah Person in Charge (PIC) Pokja 10 Destinasi Prioritas Kemenpar Pariwisata Labuan Bajo. (OL-8)