Serapan APBD Sulsel Triwulan I di Bawah Target

SEPANJANG Januari hingga Maret atau triwulan I 2019, daya serap anggaran Pemprov Sulsel terbilang masih rendah. Hal itu ditengarai  akibat lambannya memulai lelang proyek.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, pada periode tersebut, total serapan anggaran hanya sekitar Rp913 miliar atau 9,35% dari total APBD sebesar Rp9,769 triliun, sedangkan untuk fisik 12,97%.

Padahal, asumsi target serapan anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat untuk triwulan I, II, III dan IV berturut-turut 20%, 30%, 25% dan 25%.

Dari data tersebut juga dapat diketahui secara umum ada lima pengguna anggaran dengan daya serap terendah. Kelima instansi yaitu Dinas Kesehatan dengan realisasi keuangan 2,9% dan fisik 7,9%, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 2,6% dan fisik 7,6%.

Lalu ada, UPT Transfusi Darah 1,5% dan fisik 6,5%, Dinas Bina Marga dan  Bina Konstruksi 0,7% dan fisik 5,7%, serta UPT RSK Gigi dan Mulut masih 0,0% dan fisik 5,0%.

Lima instansi dengan realisasi serapan anggaran tertinggi meliputi Sekretariat DPRD dengan realisasi keuangan 19,5% dan fisik 24,5%, serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebesar 18,1% keuangan dan 23,1% fisik. Kemudian, Inspektorat Daerah 15,3% dan fisik 20,3%, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sekitar 13,9% dan fisik 18,9%, serta Dinas Perpustakaan dan  Kearsipan sebesar 12,4% dan fisik 17,4%.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Sulsel, Jufri Rahman, mengaku rendahnya kondisi penyerapan anggaran memang biasa terjadi saat awal tahun. Alasannya, cukup banyak kegiatan fisik dengan alokasi anggaran besar yang baru akan masuk proses lelang.

"Saya kira masih wajar di triwulan awal realisasi rendah, karena kan  kegiatan fisik yang nilainya besar baru akan ditender," seru Jufri  Rahman, Kamis (25/4).

Ia optimistis serapan anggaran akan jauh lebih baik pada triwulan II nanti. "Karena triwulan II ini tendernya sudah berproses, sehingga tentu progres triwulan II nanti akan lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan I," jelasnya.

Jufri Rahman menyebutkan, sejauh ini Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah  dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sudah menekankan kepada semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk melakukan percepatan, khususnya terkait kelengkapan administrasi untuk proses tender kegiatan.

"Penekanan Pak Gubernur dan Wagub, sekaligus menjadi peringatan bagi kepala OPD untuk mempercepat penyiapan dokumen yang dibutuhkan, untuk  pelaksanaan tender oleh Biro Pembangunan selaku UPBJ (unit pengadaan  barang dan jasa)," tandas Jufri.

Sebelumnya, Wagub Andi Sudirman Sulaiman mengaku pihaknya saat ini masih melakukan penunjauan untuk menggabungkan beberapa paket proyek.

"Beberapa paket proyek kami mau percepat yang area critical dulu.  Critical itu adalah proyek yang memiliki anggaran besar, dan proses  pekerjaan yang memakan waktu lama seperti DAK," tuturnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel  Andi Arwin Azis mengungkapkan pada periode Januari hingga Maret 2019, pihaknya mengeluarkan belanja tidak langsung, dengan realisasi hanya sekitar 8,10%, atau sebesar Rp555 miliar. Total alokasi belanja tahun ini  lebih dari Rp6,8 triliun. (A-2)