Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap seluruh masyarakat kembali merajut kebersamaan dan kedamaian setelah sama-sama melalui pesta demokrasi pada 17 April 2019.
"Harapan saya kita sebagai anak bangsa kembali dalam kebersamaan, kembali dalam kedamaian, kembali dalam rasa tanggung jawab bersama bahwa kita sesama anak bangsa menghargai hukum, konstitusi, maupun pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pileg maupun Pilpres," kata Sultan saat menggelar jumpa pers di kediamannya, di Keraton Kilen, Yogyakarta, Jumat (19/4) sore.
Demokrasi, menurut Sultan, telah menjadi sistem pemerintahan yang sama-sama disepakati bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokratisasi yang dihelat setiap lima tahun sekali jangan justru menjadi pemecah belah bangsa.
"Lima tahun sekali kita menyelenggarakan pemilu adalah dalam rangka mengembangkan demokratisasi sebagai pilihan kita bahwa kedaulatan di tangan rakyat," kata Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini.
Demokrasi, lanjut Sultan, sejatinya bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai alat perjuangan untuk menentukan arah Indonesia dalam menatap masa depan.
"Setelah pemilu dilakukan marilah kita wujudkan rasa damai dan rasa nyaman. Tidak ada gejolak-gejolak yang menumbuhkan perpecahan. Semoga saja kita punya hati nurani, membangun rasa kebersamaan dengan rasa ikhlas dan damai," kata dia.
Baca juga: Mahfud: Sampai Saat Ini belum Ada Pemenang Resmi Pemilu
Ia mengimbau seluruh pihak mendinginkan suasana serta menunggu proses rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU RI dengan menghindari upaya-upaya agitasi atau hasutan yang bisa memicu perpecahan.
"Saya berharap dan mengimbau kepada saudara setanah air, marilah kita tunggu hasil rekapitulasi dari KPU sebagai lembaga yang sah dalam menentukan hasil pemilu," kata Sultan.
"Jangan kita hanya bicara 'ke-aku-an', merasa paling benar, menjadi sesuatu yang mengoyak kebersamaan kita sebagai modal sosial yang selama ini tetap kita jaga," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Sultan juga mengapresiasi KPU dan Bawaslu RI yang dinilainya telah berhasil mewujudkan Pemilu 2019 berlangsung dengan baik.
"Terima kasih dan selamat kepada KPU, kepada Bawaslu dari pusat sampai daerah, juga kepada TNI/Polri yang ikut mengamankan dan selamat kepada seluruh anak bangsa yang telah menggunakan hak politiknya," kata dia. (OL-1)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved