Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap seluruh masyarakat kembali merajut kebersamaan dan kedamaian setelah sama-sama melalui pesta demokrasi pada 17 April 2019.
"Harapan saya kita sebagai anak bangsa kembali dalam kebersamaan, kembali dalam kedamaian, kembali dalam rasa tanggung jawab bersama bahwa kita sesama anak bangsa menghargai hukum, konstitusi, maupun pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pileg maupun Pilpres," kata Sultan saat menggelar jumpa pers di kediamannya, di Keraton Kilen, Yogyakarta, Jumat (19/4) sore.
Demokrasi, menurut Sultan, telah menjadi sistem pemerintahan yang sama-sama disepakati bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokratisasi yang dihelat setiap lima tahun sekali jangan justru menjadi pemecah belah bangsa.
"Lima tahun sekali kita menyelenggarakan pemilu adalah dalam rangka mengembangkan demokratisasi sebagai pilihan kita bahwa kedaulatan di tangan rakyat," kata Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini.
Demokrasi, lanjut Sultan, sejatinya bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai alat perjuangan untuk menentukan arah Indonesia dalam menatap masa depan.
"Setelah pemilu dilakukan marilah kita wujudkan rasa damai dan rasa nyaman. Tidak ada gejolak-gejolak yang menumbuhkan perpecahan. Semoga saja kita punya hati nurani, membangun rasa kebersamaan dengan rasa ikhlas dan damai," kata dia.
Baca juga: Mahfud: Sampai Saat Ini belum Ada Pemenang Resmi Pemilu
Ia mengimbau seluruh pihak mendinginkan suasana serta menunggu proses rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU RI dengan menghindari upaya-upaya agitasi atau hasutan yang bisa memicu perpecahan.
"Saya berharap dan mengimbau kepada saudara setanah air, marilah kita tunggu hasil rekapitulasi dari KPU sebagai lembaga yang sah dalam menentukan hasil pemilu," kata Sultan.
"Jangan kita hanya bicara 'ke-aku-an', merasa paling benar, menjadi sesuatu yang mengoyak kebersamaan kita sebagai modal sosial yang selama ini tetap kita jaga," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Sultan juga mengapresiasi KPU dan Bawaslu RI yang dinilainya telah berhasil mewujudkan Pemilu 2019 berlangsung dengan baik.
"Terima kasih dan selamat kepada KPU, kepada Bawaslu dari pusat sampai daerah, juga kepada TNI/Polri yang ikut mengamankan dan selamat kepada seluruh anak bangsa yang telah menggunakan hak politiknya," kata dia. (OL-1)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved