Gubernur: Jangan Anaktirikan Daerah tidak Dukung Capres Terpilih

GUBERNUR Sumatra Barat Irwan Prayitno menyebut perbedaan pilihan dalam proses demokrasi adalah sebuah keniscayaan, karena itu Presiden terpilih tidak boleh menganaktirikan daerah yang tidak mendukungnya.  

"Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin Indonesia. Proses dukung-mendukung selama pemilu (pemilihan umum) sudah selesai. Jangan anak tirikan daerah yang tak mendukung," katanya di Padang, Kamis (18/4).

Ia mengatakan itu terkait proses rekapitulasi suara pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang masih berlangsung.   

Menurutnya, hak untuk memilih dan menyatakan dukungan terhadap salah satu calon presiden dijamin oleh undang-undang. Karena itu
semua orang, termasuk kepala daerah bisa menyatakan dukungan.    

Sebagian menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan sebagian mendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sesuai keyakinan hati masing-masing.  

Di Sumbar, ada 12 kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin, masing-masing Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati 50 Kota Irfendi Arbi, dan Bupati Solok Gusmal.

Baca juga: Polda DIY Telusuri Video Ajakan Bikin Kerusuhan di Jakarta

Kemudian Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wali Kota Solok Irzal, dan Wali Kota Pariaman
Genius Umar.    

Sementara tujuh kepala daerah lain di Sumbar merupakan anggota partai pendukung Prabowo-Sandi, meski tidak menyatakan dukungan secara terang-terangan.  

"Setelah prosesnya selesai, siapa pun yang menang, harus memandang semua daerah sebagai NKRI. Tidak ada perbedaan. Setidaknya menurut saya pribadi seperti itu," ujarnya.

Meski banyak kepala daerah yang mendukung paslon nomor urut 01 di Sumbar, ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah dukungan masyarakat Sumbar yang ternyata lebih memilih paslon 02.  

Bahkan, berdasarkan hasil hitung cepat salah satu lembaga survei perolehan suara pasangan nomor urut 01 itu hanya 16,4%. Angka itu turun cukup signifikan dari Pemilu 2014 yang mencapai sekitar 23%.

Sejumlah lembaga survei yang terdaftar di KPU telah merilis hasil penghitungan cepat dengan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.    Namun, angka pasti harus menunggu rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diumumkan 22 Mei 2019. (OL-1)