Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISIONER Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) Yemris Fointuna menyebutkan waktu yang dimiliki KPU setempat melakukan pergantian surat suara rusak semakin kritis.
Pasalnya, sampai H-6 pemilu atau Kamis (11/4), pergantian terhadap 998.848 surat suara rusak, belum tiba.
"Sudah pasti ini sudah zona merah, sehingga penanganan (logistik pemilu) harus prioritas," kata Yemris Fointuna.
Yemris mengharapkan KPU NTT fokus menyelesaikan masalah kekurangan logistik, dan dijadikan skala prioritas untuk beberapa hari ke depan. Sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pungut hitung, surat suara harus tiba di TPS satu hari sebelum penyelenggaran pemilu.
Selain itu, warga yang efektif bagi KPU kabupaten dan kota mengelola logistik, efektif hanya empat hari.
"Karena ketika logistik pengganti tiba. harus dilakukan penyortitran ulang dan pengepakan yang membutuhkan waktu," tambah Yemris.
Lambannya pergantian terhadap surat suara rusak, menurut dia, menggangu tahapan pemilu karena saat ini, mestinya penyelenggara pemilu melakukan konsolidasi kesiapan penyelenggara dan penyelenggaraan untuk kelancaraan punggut hitung pada 17 April mendatang.
Baca juga: Bawaslu Minta KPU Hentikan Sementara Pemungutan Suara di Malaysia
Namun bagi Yemris, masih ada harapan surat suara tiba dalam satu atau dua hari ke depan. Hal ini diperkuat janji KPU NTT yang menyebutkan surat suara pengganti baru akan tiba di KPU kabupaten dan kota pada 13 April 2019.
"Kami berharap logistik yang akan tiba itu sudah dalam kondisi disortir oleh perusahaan penyedia sehingga tidak banyak yang rusak," harapnya.
Saat ini salah satu kebijakan yang ditempuh KPU NTT untuk menutupi kekurangan surat suara ialah melakukan sortir ulang terhadap surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak layak dan rusak.
Ketua KPU NTT Thomas Dohu mengatakan sortir ulang surat suara yang rusak tersebtu hanya berlaku bagi surat suara yang kerusakannya di atas 5%. Sementara, surat suara yang kerusakannya di bawah 5% dicetak ulang. (A-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved