Pemkab Minahasa Dapat Kucuran Dana Desa Rp249 Miliar 

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Minahasa,Sulawesi Utara (Sulut), mendapat kucuran dana desa sejumlah Rp249 miliar. Dana tersebut diberikan pemerintah pusat lewat program Presiden Joko Widodo, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan noninfrastruktur demi kesejahteraan masyarakat pedesaan.

"Berkat perhatian Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah berkomitmen setiap tahun meningkatkan anggaran pembangunan desa. Di tahun 2019 dana desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan retribusi untuk Kabupaten Minahasa ketambahan Rp23 miliar. Jumlah desa 272," kata Bupati Minahasa Royke O Roring di Manado, Selasa (9/4).

Royke merinci, di 2018 secara total dana desa yang telah diserap dan sudah dilaksanakan masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa sebesar Rp226 miliar. Pada 2019 alokasi anggaran dana desa pemerintah pusat bertambah Rp23 miliar, atau meningkat menjadi Rp249 miliar.

"Jumlah ini tentunya tidak sedikit. Apa yang sudah dilakukan di tahun 2018, mari kita jaga,kita pelihara dengan baik supaya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat desa," katanya.

Royke mengajak semua pihak untuk mengawasi penyerapan dana desa untuk pembangunan fisik dan nonfisik di tahun 2019.

"Mari kita awasi agar betul-betul bermanfaat dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan sesuai syarat teknis yang berlaku," ujarnya.

Baca juga: Dana Desa Dipakai untuk Biaya Demo

Di samping itu, kata Royke, lewat program Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalah, pemerintah Kabupaten Minahasa ada peningkatan penerimaan program keluargaharapan (PKH), serta penerima rastra. 

Di Minahasa sejumlah 19.490 keluarga penerima rastra, dan baru ada 12. 968 keluarga penerima PKH.

Royke jugamenjelaskan mengenai program pemerintah pusat berupa Kartu Indonesia Sehat(KIS). Di Kabupaten Minahasa sudah 113 ribu jiwa lebih dibiayai Jamkesmas, ditambah dengan yang dibiayai Pemerintah Daerah lewat pos dana APBD dalam bentuk Jamkesda sebanyak 127 ribu jiwa lebih masyarakat.

Selain itu, ditambah36 ribu jiwa lebih ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, BUMD dan masyarakat Mandiri. 

"Total yang sudah dibiayai Jamkesmas, Jamkesda dan Mandiri berjumlah 346.517 jiwa.Sementara data kependudukan Kabupaten Minahasa di tahun 2018 berjumlah 339.289 jiwa. Artinya angka tersebut sudah 102% yang dicover jaminan kesehatan lewat Kartu Indonesia Sehat," jelasnya.

Bukan saja itu, menurut Royke yang baru enam bulan setengah menjabat Bupati Kabupaten Minahasa, masih ada 84 ribu jiwa yang dicover BPJS,29 ribu jiwa yang menunggak dibayar menyicil. 

"Ini bukan berarti kalau ada gangguan kesehatan saat dirujuk ditolak, itu tidak bisa tetap dilayani. Ada 14 ribu warga yang awalnya mandiri kini ditanggung pemerintah oleh APBD. Total dana yang dianggarkan lewat APBD lebih kurang Rp34 miliar," jelasnya. (OL-3)