Naik Status, RSUD Lewoleba Disiapkan jadi Rumah Sakit Rujukan

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) disiapkan menjadi rumah sakit rujukan setelah sebelumnya naik status dari tipe D menjadi C.

Saat ini Gedung RSUD Lewoleba dalam proses renovasi dengan anggaran sebesar Rp12 miliar dijadwalkan rampung dalam beberapa bulan ke depan. Dengan demikian, RDUD tersebut  mampu menampung lebih banyak pasien dari fasilitas kesehatan lainnya yang berasal dari Pulau Lembata maupun pulau-pulau di sekitarnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ke NTT akhir pekan lalu, ia sempat menyambangi lokasi pembangunan gedung baru rumah sakit tersebut.

Menteri Bambang mengatakan, salah satu peningkatan fasilitas RSUD Lewoleba yang paling signifikan ialah akan tersedianya fasilitas cuci darah.

"Penguatan RSUD Lewoleba salah satunya dengan penguatan unit cuci darah ini sangat diperlukan dan kami dari pemerintah pusat sudah mendukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kita harapkan dalam DAK-DAK berikutnya, fasilitas rumah sakit ini, bangunannya, alatnya, dan perluasannya, mudah-mudahan bisa segera terealisasi," ujarnya lewat rilis yang diterima Media Indonesia di Kupang, Minggu (31/3).

RSUD Lewoleba yang berdiri di atas tanah seluas 4,75 hektare ini juga memiliki fasilitas pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Seperti pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kebidanan dan kandungan, serta dua ambulans dari Kementerian Kesehatan.

Diharapkan RSUD Lewoleba mampu memberikan pelayanan kesehatan prima untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Lembata dan sekitarnya.

Baca juga: 127 Siswa SD di Perbatasan Sleman Perlu Kacamata

Selain dari sisi kuratif, Menteri Bambang juga menekankan pentingnya strategi preventif, terutama agar masyarakat dapat hidup dengan lebih sehat. Salah satu akses terpenting yang dibutuhkan masyarakat ialah sanitasi dan air bersih, mengingat dua hal ini menjadi kunci kualitas kesehatan masyarakat.

"Kalau kita lihat bahwa banyak orang meninggal karena gagal ginjal, berarti itu ada hubungannya dengan kualitas dari air bersih atau air minum. Kalau memang itu menjadi masalah, barangkali yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata adalah dengan memperbaiki kualitas sumber air bersihnya sekaligus distribusinya, terutama yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)," tuturnya. 

"Jadi, kita harapkan selain DAK untuk kesehatan, juga dipikirkan pengusulan DAK untuk air bersih, khususnya untuk memperbanyak akses air bersih ke rumah-rumah masyarakat. Jadi, rumah-rumah tidak harus bergantung kepada sumur yang tentunya tidak bisa dikontrol kualitas airnya," tegas Menteri Bambang.

Untuk itu, Menteri Bambang menyampaikan pada Bupati Lembata Eliaser Yentiji Sunur untuk menjadikan kesehatan dan air bersih sebagai salah satu prioritas pembangunan Lembata pada 2020.

Pada kunjungan ini, Menteri Bambang didampingi sejumlah pejabat Kementerian PPN/Bappenas, yakni Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwyn Jusuf, Deputi Bidang Ekonomi Leonard Tampubolon, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Sumedi Andono Mulyo, Direktur 
Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pungkas Bahjuri Ali, dan Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Parulian Silalahi. (OL-3)