Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TREN penyebaran berita hoaks di Jawa Barat selama berlangsungnya Pemilu 2019 terpantau terus meningkat. Peningkatan berita bohong yang cukup masif itu terpantau Tim Jabar Saber Hoaks sejak Desember 2018.
"Berita bohong ini penyebarannya di media sosial termasuk portal media bodong," terang Kepala Divisi Diseminasi dan Klarifikasi Jabar Saber Hoaks, Alfianto Yustinova, kepada wartawan, di sela kegiatan Sosialisasi Jabar Saber Hoaks bertema Cianjur Hantam Hoaks di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (27/3).
Di antara penyebaran hoaks itu, kata dia, sebagian berkonten berita berbau politik. Hasil pengamatan Tim Jabar Saber Hoaks, pada Januari 2019, berita hoaks berbau politik sekitar 25%. Satu bulan kemudian naik menjadi 36%.
"Relatif meningkatnya penyebaran berita hoaks berkonten politik karena memang momentumnya," ungkapnya.
Setiap pekan, kata Alfianto, Tim Jabar Saber Hoaks menerima sebanyak 100 pengaduan masyarakat. Laporan pengaduan itu dilakukan secara daring melalui media sosial maupun kontak Tim Jabar Saber Hoaks.
"Berita hoaks berkonten politik kami prediksikan masih menjadi topik utama meskipun nanti Pemilu selesai," jelasnya.
Baca juga: Belajar dari Arab Spring, Hoaks Harus Diberangus Demi NKRI
Data yang dikumpulkan Tim Jabar Saber Hoaks hingga menjelang akhir Maret tahun ini terakumulasi sebanyak 136 laporan pengaduan. Dari jumlah itu, sebanyak 88 kasus terklarifikasi, 25 kasus tidak terklarifikasi, dan 23 kasus belum terklarifikasi.
"Untuk mengedukasi masyarakat, kami selalu meng-update setiap pengaduan di akun Instagram, sehingga masyarakat mengetahui berita yang hoaks atau bukan. Jadi, masyarakat bisa memilah dan memilih konten-konten informasi atau berita yang dipercaya," ujarnya.
Alfianto mengapresiasi kritisnya masyarakat terhadap penyebaran berita hoaks. Apalagi mayoritas masyarakat yang melaporkan pengaduan berada di usia-usia produktif kisaran 25-35 tahun.
"Intinya sih jangan terlalu cepat menyebar informasi kalau belum jelas kebenarannya. Teliti dulu berita itu. Apalagi kalau sumbernya bersumber dari blogspot," imbuh Alfianto.
Ia pun mengingatkan masyarakat, utamanya para generasi milenial agar bijak dalam bermedia sosial. Utamanya dalam menerima informasi yang belum diketahui jelas kebenarannya.
"Harus membudayakan saring sebelum sharing. Jangan percaya informasi yang belum jelas kebenarannya," pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut akan diselenggarakan di 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat selama tahun ini. Jabar Saber Hoaks juga akan berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan, seperti Google dan Facebook untuk kegiatan itu.
Kepala Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, Tedi Artiawan, mengatakan hoaks menjadi perhatian serius pada era digitalisasi seperti sekarang. Pasalnya, sejauh ini orang dengan mudah mengakses dan menerima informasi tanpa diketahui kebenaran dari berita tersebut.
"Ini jadi perhatian Pemkab Cianjur. Kami juga berharap agar admin pada akun-akun media sosial juga bisa menyaring informasi atau berita sebelum dibagikan," kata Tedi dalam acara yang sama, Rabu (27/3).
Upaya lain yang dilakukan Pemkab Cianjur untuk menangkal dan memerangi hoaks yakni bekerja sama dengan Universitas Suryakancana Cianjur. Utamanya kerja sama menyangkut teknologi.
"Ini dilakukan agar bisa menanggulangi kebutuhan teknologi. Intinya, masyarakat harus lebih pintar lagi dalam mengakses informasi. Sebuah berita atau informasi jangan hanya dibaca judulnya saja, tapi dibaca dulu isinya," pungkasnya. (OL-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved