Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN mahasiswa Universitas Muhammadyah Sorong (UMS), Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (16/3) diwisuda dalam rapat senat terbuka yang dipimpin Rektor UMS Sorong Hermanto Suaeb dan didampingi para dosen.
Dalam kata sambutannya, Hermanto berharap agar lewat wisuda tersebut para sarjana bisa menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja bukan pencari kerja seperti pegawai perusahaan atau PNS bahkan jadi pengangguran.
Hermanto juga meminta para wisudawan untuk menggunakan ilmu mereka untuk mengabdi dan melayani keluarga dan masyarakat umumnya.
Baca juga: Pariwisata Lombok Mulai Pulih
"Negara kuat bila orang berwiraswasta banyak," ujar Hermanto.
Saat ini, era digital maka para wisudawan harus menggunakan ekonomi digital untuk memajukan bangsa. Tetapi asal jangan menyalahgunakan era internet digital ini untuk menyebar hoak dan lainnya. Pasalnya, ada UU ITE yang mengatur penggunaan era digital ini.
Para wisudawan diharapkan menjadi lilin di tengah masyarakat.
.
Wisudawan UMS terdiri dari beberapa fakultas seperti Ekonomi, Hukum, FISIP, Teknik, Pendidikan, dan lain-lainnya. (OL-2)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved