Mahasiswa Unjuk Rasa Tuntut Pemilu di Flotim Ditunda

PULUHAN mahasiswa membawa poster sambil beroperasi di gedung kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), DPRD dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (14/3) siang.

Mereka menuntut pemerintah daerah bersama KPU mendorong KPU RI untuk mengeser jadwal pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Flores Timur (Flotim) lantaran bertepatan dengan perayaan Rabu Trewah yang merupakan rangkaian perayaan Tri Hari Suci Paskah.

Saat Rabu Trewah, aktivitas warga di Larantuka, ibu kota Flotim sepi, kecuali kegiatan pemasangan armida atau tempat perhentian saat prosesi Jumat Agung.

Satu hari setelah Rabu Trewah, akan digelar prosesi Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Haleluyah dan Minggu digelar Hari Raya Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus dari maut.

Mahasiswa menyebutkan penundaan pemilu di kabupaten di ujung timur Pulau Flores itu bentuk toleransi antarumat beragama di Nusa Tenggara Timur, apalagi toleransi di daerah ini dikenal terbaik di antara provinsi lainnya di Tanah Air. 

"Jadwal pemilu itu bertabrakan dengan pekan suci umat Kristiani. Itu yang menjadi dasar bagi kami turun ke jalan," kata Koordinator Pengunjuk Rasa Dargo Amandaru saat orasi di depan Kantor KPU NTT Jalan Polisi Militer Kupang.

Mahasiswa minta KPU NTT segera membahas pergeseran jadwal pemilu di Flores Timur bersama KPU RI dalam tempo 24 jam. Pasalnya kata Dargo Amandaru, mahasiswa sudah mengingatkan KPU NTT sejak Oktober 2018 mengenai pelaksanaan pemilih yang bertepatan dengan perayaan rangkaian paskah. 

"Kami sudah menyampaikan aspirasi sejak tahun lalu tetapi belum ada respon balik," ujarnya.

Baca juga: Tiga KPU Kabupaten di NTT Belum Terima Surat Suara

Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, puluhan personel polisi bersenjata diturunkan bersama seekor anjing pengurai massa. Polisi juga menempatakan satu mobil barracuda di depan gedung kantor KPU.

Ketua KPU Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Dohu menyebutkan pihaknya sudah menyampaikan pelaksaan pemilu bertepatan dengan pekan semana santa di Flores Timur, namun sampai saat ini belum ada solusi dari KPU RI.

Menurut Thomas, belum ada aturan penundaan pemilu karena alasan terkait keagamaan.  

"Kami belum mendapatkan penjelasan resmi dari KPU RI apakah pemilu di Flores Timur ditunda atau tidak ditunda," katanya.

Namun saat ini KPU NTT telah menyiapkan sejumlah skenario jika jadwal pelaksanaan pemilu di daerah itu tidak digeser, antara lain memetakan tempat pemunggutan suara (TPS) yang terdampak langsung upacara keagamaan dan mengidentifikasi anggota PPK, PPS, dan KPPS yang akan mengikuti upacara keagamaan. 

Identifikasi penyelenggara pemiliu tersebut untuk menjamin pelaksanaan pemilu tidak terganggu. (OL-3)