Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIALISASI Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor Urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, masih kurang maksimal dalam sosialisasi di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Hal itu diakui Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja (TKD-KIK). Karenanya, Ketua TKD-KIK Sulsel, Syamsul Bachri, meminta semua partai politik, khususnya para calon anggota legislatifnya, untuk sosialisasi lebih intensif lagi.
Baca juga: Lembaga Survei Harus Saling Mengontrol
"Kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan, dan komunikasi dengan masyarakat untuk mensosialisasikan Pak Jokowi lebih masif lagi," ungkap anggota DPR RI dari Partai Golkar ini, Sabtu (9/3).
Salah satu alasan minimnya sosialisasi pasangan Jokowi-Amin di 24 kabupaten/kota di Sulsel, lantaran sarana yang kurang.
"Kita juga masih terbatasan Alat Peraga Kampanye (APK). Keterlambatan pengiriman APK ini juga berdampak pada proses pemanfaatan momentum sosialisasi," lanjut Syamsul.
Dengan kondisi itu, akhirnya kata Syamsul, pihaknya sementara berkampanye seadanya, buat spanduk sendiri dengan kondisi terbatas.
"Ini juga kami sudah koordinasikan dengan semua tim di kabupaten/kota dikumpulkan dalam forum rapat koordinasi, memastikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses lanjutan dalam tahapan sosialisasi ini," serunya.
Meski demikian, ia memastikan, jika tim tetap menjalankan fungsi demgan baik untuk sosialisasi walau terkendala APK. "Kedepan dengan kekuatan sumber daya yang ada, seluruh TKD dapat bekerja semaksimal mungkin untuk bersosialisasi," pungkasnya. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved