Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIALISASI Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor Urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, masih kurang maksimal dalam sosialisasi di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Hal itu diakui Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja (TKD-KIK). Karenanya, Ketua TKD-KIK Sulsel, Syamsul Bachri, meminta semua partai politik, khususnya para calon anggota legislatifnya, untuk sosialisasi lebih intensif lagi.
Baca juga: Lembaga Survei Harus Saling Mengontrol
"Kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan, dan komunikasi dengan masyarakat untuk mensosialisasikan Pak Jokowi lebih masif lagi," ungkap anggota DPR RI dari Partai Golkar ini, Sabtu (9/3).
Salah satu alasan minimnya sosialisasi pasangan Jokowi-Amin di 24 kabupaten/kota di Sulsel, lantaran sarana yang kurang.
"Kita juga masih terbatasan Alat Peraga Kampanye (APK). Keterlambatan pengiriman APK ini juga berdampak pada proses pemanfaatan momentum sosialisasi," lanjut Syamsul.
Dengan kondisi itu, akhirnya kata Syamsul, pihaknya sementara berkampanye seadanya, buat spanduk sendiri dengan kondisi terbatas.
"Ini juga kami sudah koordinasikan dengan semua tim di kabupaten/kota dikumpulkan dalam forum rapat koordinasi, memastikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses lanjutan dalam tahapan sosialisasi ini," serunya.
Meski demikian, ia memastikan, jika tim tetap menjalankan fungsi demgan baik untuk sosialisasi walau terkendala APK. "Kedepan dengan kekuatan sumber daya yang ada, seluruh TKD dapat bekerja semaksimal mungkin untuk bersosialisasi," pungkasnya. (OL-6)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved