Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan pertumbuhan perekonomian desa menjadi maju pesat. Hal ini membuktikan Jokowi berpihak kepada desa.
"Infrastruktur maju pesat, total panjang jalan yang dibangun dari dana desa mencapai 191.600 kilometer dan 1 juta kilometer jembatan," tegas Menteri Kemendes Eko Putro Sandjojo kepada wartawan di Pendapa Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (8/3).
Ia menjelaskan, pembangunan desa-desa di Tanah Air maju pesat dalam beberapa tahun ini. Perekonomian tumbuh positif setelah pemerintah desa mengembangkan pariwisata, membangun pasar dan sarana kesehatan.
Bahkan, ada 40.000 badan usaha milik desa (BUMDes) berhasil mengangkat ekonomi desa sekaligus menyejahterakan masyarakat. Sanitasi juga menjadi lebih baik, sebab pemerintah desa membangun sarana MCK (mandi, cuci, kakus). Hingga saat ini sudah terealisasi 5 juta MCK.
"Dari sekitar 40 ribu BUMDes, sekitar seribu BUMDes pendapatannya di atas Rp1 miliar dan sudah ada beberapa BUMDes membayar pajak lebih besar dari dana desa yang diterima," tuturnya.
Baca juga: Dana Desa Tahun Ini untuk Sulsel Capai Rp2,3 triliun
Terdongkraknya perekonomian desa ini membuktikan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo yang juga diapresiasi banyak negara. Melalui program Nawacita membangun Indonesia dari pinggir terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.
"Dunia mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia dalam membangun desa," ujarnya.
Ia menegaskan keberpihakan Jokowi pada desa. Nantinya, sebanyak 700 pendamping dan pengawas desa akan ditingkatkan kemampuannya untuk studi banding ke luar negeri. Setelah itu, diharapkan bisa mengembangkan desa lebih maju.
Sejauh ini, lanjut Eko, anggaran dana desa terus ditingkatkan dari Rp46,98 triliun, setelah penyerapannya mencapai 90%, anggaran itu dinaikkan lagi menjadi Rp60 triliun.
Ia berharap, dana desa yang sudah diterima bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Caranya, dengan membentuk BUMDes, membangun desa wisata, membuat bank sampah dan meningkatkan infrastruktur.
Pada kesempatan itu, Mendes juga menyalurkan bantuan dana untuk pengembangan BUMDes di Desa Pujon Kidul, Desa Sanankerto, dan Desa Sukodono.
"Tugas semua pihak untuk membantu kepala desa agar bisa sukses, bukannya mengkritik. Presiden Jokowi membuktikan nyinyiran banyak orang ternyata salah. Kepala desa membuktikan pembangunan lebih maju, infrastruktur meningkat, perekonomian tumbuh pesat berimbas pada kesejahteraan," pungkasnya.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved