Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera/Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Tani dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sangat bersyukur atas berbagai program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kebijakan tersebut, dikatakan masyarakat Kota/Kabupaten Tasikmalaya, telah meringankan beban kebutuhan.
"Sebelum menerima kartu sakti program Jokowi, kami memang sulit mendapatkan berbagai kebutuhan dan setiap hari hanya bisa utang ke tetangga dan warung. Utang terutama untuk beli beras, biaya sekolah sampai pupuk urea juga harus pinjam terlebih dahulu karena tidak bisa apa-apa. Selama itu hanya bisa gali lubang tutup lubang dengan utang sebesar Rp300-600 ribu," kata Encil Rohimah, 59, warga Kampung Cimerak, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Minggu (3/3).
Encil menambahkan kebutuhan beras setiap minggunya hanya bisa dipenuhinya sebanyak tujuh kilogram untuk enam orang anggota keluarga, termasuk anak-anaknya. Mereka selama ini hanya bisa makan dengan kerupuk juga tahu dan tempe.
Baca juga: Kartu Sakti Wujud Aspirasi Rakyat
Kehidupannya memang terbilang penuh lika-liku, sang suami pun tetap berusaha menjadi buruh serabutan untuk bisa membayar utang. Mulai dari bekerja membersihkan rumput, laden tembok, penggali sumur hingga membuat pagar rumah dari bambu.
"Alhamdulilah, kami sudah sangat nyaman dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Program kartu tersebut telah meringankan beban rakyat kecil termasuk anak-anak sekolah hingga pertanian. Untuk anak sekolah bisa menerima uang Rp700 ribu, PKH Rp300 ribu plus menerima beras 10 kg dan telur. Sampai sekarang ini tidak ada kesulitan lagi," tuturnya.
Sementara warga lainnya, Nanang Suherman, 54, mengungkapkan program Kartu Tani yang diberikan pemerintah sangat membantu terutama untuk harga pupuk yang biasanya mahal. Dengan kartu ini, bisa dibeli seharga Rp125 ribu untuk 50 kilogram.
"Memang program Jokowi sangat menyentuh masyarakat kecil termasuk anak sekolah yang selama ini memiliki biaya dari KIP hingga PKH, KIS dan lainnya. Tidak ada lagi warga yang susah dan itu benar-benar dirasakan sampai sekarang," paparnya.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved