Ribuan Mahasiswa UB Terancam Golput di Pemilu 2019

AKADEMISI Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, minta Komisi Pemilihan Umum mewaspadai potensi tidak memilih atau golongan putih (golput) di kalangan mahasiswa, terutama yang dari luar daerah. Sebab, mereka dinilai paling berpotensi tidak mencoblos saat Pemilihan Umum pada 17 April 2019 nanti.

"Saya menghitung 50% mahasiswa terancam golput administratif," tegas Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB, Andhyka Muttaqin, di Malang, Rabu (6/2).

Dalam diskusi interaktif dikemas bincang dan obrolan santai bertema 'Partisipasi Politik dalam Dunia Kampus', Andhyka mengungkapkan besarnya potensi golput dalam Pemilu serentak 2019 di kalangan mahasiswa itu dinilai cukup serius.

Sebab, partisipasi pemilih di kampus setempat sebanyak 55 ribu sampai 60 ribu mahasiswa masih aktif kuliah. Dari jumlah itu, ia menghitung ada sebanyak 40% mahasiswa berasal dari luar Malang, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Sedangkan 10% mahasiswa dari luar Jawa, termasuk Kalimantan. Adapun 50% mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Saat pencoblosan Pemilu serentak 17 April mendatang, waktunya berbarengan dengan masa masuk kuliah dan ujian akhir semester. Ia memperkirakan jelas tidak mungkin untuk pulang ke daerah asal masing-masing untuk menyampaikan hak pilih lantaran liburnya hanya sehari.

Baca juga: Angka Golput di Pemilu 2019 Berpotensi Meningkat

"Hanya memilih, tapi liburnya satu hari untuk pulang ke daerah masing-masing, jelas tidak mungkin," katanya.

Sebab perjalanan dari Malang ke Jakarta saja membutuhkan waktu sehari, apalagi menempuh perjalanan ke luar Jawa. Keesokan harinya, mereka harus sudah sampai di Malang lagi untuk mengikuti kuliah.

"Untuk memilih ongkosnya mahal, padahal libur hanya sehari," tuturnya.

Dengan banyaknya partisipasi pemilih di kampus itu, lalu ia menghitung akan ada sekitar 27.500 mahasiswa UB yang berpotensi golput. Besarnya potensi golput atau tidak menyampaikan hak pilih tersebut hanya di UB saja, belum termasuk 5 juta mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Kendati demikian, mahasiswa masih bisa memanfaatkan peluang tenggat waktu pindah lokasi memilih hingga 17 Februari 2019 guna mengurus formulir A5. Ia berharap waktu dan peluang itu bisa dimanfaatkan para mahasiswa.

Selain potensi golput, ia juga mengkhawatirkan kerawanan terjadinya konflik setelah kedua pasangan calon presiden mulai saling serang.

"Capres saling serang dikhawatirkan konflik horizontal," pungkasnya.

Pada kesempatan diskusi obrolan santai itu juga menghadirkan pakar komunikasi UB Maulina Pia Wulandari dan Komisioner Bawaslu Kota Malang Rusminfahrizal Rustam. (OL-1)