Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, menegaskan, Golkar telah menaruh kepercayaan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden 2019. Meksi bukan berasal dari kader Golkar, Jokowi sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Apa yang telah dilakukan pemerintah sekarang dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah langkah sejalan, sudah on the track untuk mencapai tujuan memakmurkan, mensejahterakan masyarakat," kata Agung di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (21/12).
Dia menerangkan, langkah jelas Jokowi dalam lima tahun memimpin Indonesia adalah pembangunan infrastruktur serta peningkatan kemampuan ekonomi. Bahkan, dia mengaku, telah mendengar dari berita internasional jika rupiah termasuk mata uang terkuat di Asia jika dibandingkan dengan mata uang negara lain.
Disinggung kontribusi Golkar untuk pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Agung menyatakan mulai ada peningkatan, di mana pada awal tahun masih di bawah 20%, namun di bulan ini sudah mencapai 75,2%.
Dengan jumlah pemilih Partai Golkar yang mencapai 19 juta orang, jika 75%-nya telah menyatakan mendukung Jokowi, berarti kontribusi Golkar kepada pemenangan Jokowi cukup signifikan.
"Itu semua kontribusi dari seluruh pemilih Golkar selama ini ke Jokowi. Masih 100 hari lagi, kami harap day by day ada peningkatan," ungkapnya.
Agung yang juga duduk di Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, mengakui, pihaknya menaruh perhatian khusus di daerah-daerah yang pada saat Pilpres 2014 lalu Jokowi mengalami kekalahan di antaranya Jabar, Sumatra Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
"Tapi setelah beliau mempimpin, pandangan publik berubah, sudah menaruh kepercayaan besar, apalagi beliau sederhana. Tidak ada tanda-tanda keterlibatan yang bersifat koruptif, ini semua adalah harapan dan keinginan publik, pemimpinnya seperti itu," jelas Agung seraya menyebutkan jika di Jabar, Jokowi bisa merebut 65% suara. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved