Penyediaan Logistik Pemilu di Babel dalam Tiga Tahap

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung (Babel) terus melakukan persiapan logstik Pemilu 2019. Beberapa logistik seperti kota suara sudah mulai di distribusikan ke KPU Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Propinsi Bangka Belitung, Davitri, mengatakan jumlah logistik pemilu 2019 bergantung dengan data pemilih tetap (DPT). Akan tetapi hingga saat ini KPU masih menunggu DPT hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU tingkat Kabupaten/Kota.

Ia menyebutkan pengadakan logistik pemilu berdasarkan jumlah DPT. Terakhir menurutnya DPT Babel berada di angka 931.125 pemilih, 3.800 TPS berada di 391 kelurahan, 47 Kecamatan dan 7 Kabupaten/Kota. 

"Penyediaan logistik ini berdasarkan DPT, Mudah-mudahan DPTHP 2 itu tidak ada lagi perbaikan dan kemudian kita plenokan," Kata Davitri, Rabu (5/12).

Ia mengaku, Tahap I penyedian logistik yakni untuk kotak suara dan bilik suara dimulai September 2018 sampai November 2018. Sementara Tahap II penyediaan segel, hologram, tinta dan sampul. Produksi mulai oktober sampai november 2018.

Untuk Tahap III, lanjutnya, penyediaan surat suara, formulir, dan buku panduan. Produksi mulai Januari 2019 sampai dengan Februari 2019 dilanjutkan dengan proses distribusi.

"Beberapa tahapan penyediaan logistik sudah kita lakukan. Seperti untuk segel, hologram, tinta dan sampul. Sedangkan untuk kotak suara dan bilik beberapa kita lakukan penambahan dari yang sudah ada," kata Davitri.

Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU Babel, Fahrurozi mengatakan untuk APK memang sempat ada keterlambatan. Namun keterlambatan ini terjadi karena lambatnya masuk desain APK dari partai politik.

"Untuk APK itu kita sudah jemput bola. Kita datangi partai politiknya, kita surati untuk minta desain APK. Tapi masih juga ada yang terlambat. Secara keseluruhan untuk logistik pemilu kita tidak ada permasalahan," kata Fahrurozzi.

Sementara Ibrahim dari Dekan FISIP UBB mengatakan tahapan logistik pemilu diharapkan tidak terjadi permasalahan. KPU harus bisa belajar dari pemilu sebelumnya, jangan sampai ada kekurangan logistik ataupun kesalahan pengiriman logistik.

"Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh KPU dalam distribusi logistik ini. Dan sudah ada aturannya dalam PKPU. Jangan sampai ada logistik yang kurang, transportasi juga harus dipikirkan dengan baik. Namun yang terpenting juga harus ada komunikasi antar KPU," kata Ibrahim. (OL-3)