Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat kotak suara untuk pemilihan umum (Pemilu) 2019 sudah tiba di kabupaten/kota.
"Logistik pemilu berupa kotak suara sudah tiba di kabupaten/kota. Saat ini, KPU kabupaten/kota sedang melakukan penghitungan kembali," kata Kasubag Program dan Teknis Penyelenggaraan Pilkada KPU Provinsi NTT, Agus Ola Paun kepada Antara di Kupang, Rabu (21/11), terkait logistik Pemilu 2019.
Dia mengatakana, kotak suara merupakan logistik tahap pertama untuk Pemilu 2019 yang dikirim ke KPU kabupaten/kota.
Sementara logistik lainnya, akan menyusul pada awal tahun 2019 atau menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019, ucapnya, menambahkan.
Menurut dia, kotak suara berbahan kardus tebal tersebut akan menggantikan kotak suara sebelumnya yang menggunakan bahan dari seng.
Baca juga: Pengaman Kotak Suara Menggunakan Kabel Ties
Dia menambahkan, distribusi kotak suara untuk tiap daerah berbeda-bereda, sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) tiap
daerah.
"Kabupaten Sikka, misalnya, mendapat jatah 4.551 buah kotak suara, sementara Kabupaten Nagekeo hanya mendapat 2.152 buah kota suara," tuturnya.
Agus Ola Paun juga meminta KPU kabupaten/kota untuk menyimpan semua kotak suara dalam gudang dengan baik, agar tidak terhindar dari hujan.
"Kota ini berbahan gardus, sehingga harus disimpan di tempat yang aman dari hujan," ujarnya. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved