Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KOALIS Koalisi Partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengatakan jika data pemilih anomali dan ganda sebanyak 25 juta. Sulsel disebut juga termasuk daerah dengan data pemilih yang bermasalah.
Menanggapi hal itu, Anggota KPU Sulsel Divisi Data Informasi, dan Hubungan Masyarakat, Uslimin, mengatakan permasalahan data semuanya sudah selesai (clear).
Bahkan menurutnya, sekarang ini yang sememtara perampungan adalah 31 juta data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilih (DP4), yang tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Uslimin, Sulsel sendiri kebagian 893.067 dari 31 juta data versi Kemendagri tersebut. Sementara dalam proses penyelesaian hingga pekan lalu, dan masih tersisa 333. 536.
"Saat ini, semuanya dalam tahap perampungan melalui pleno kabupaten/kota. Dan dari pelaporan masuk diketahui bahwa total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang tercatat sudah 5.998.816," sebut Uslimim, Minggu (18/11).
Baca juga: Warga Diminta Proaktif Mengecek Nama di DPT
Menurut Uslimin, angka itu bisa saja berubah karena semua bergantung hasil akhir pleno KPU kabupaten/kota. Hasilnya, angka naik sekitar 11 ribu dari DPTHP yang sebelumnya 5.972.161, jadi 5.984.852. Akan tetapi angka menyusut dari DPS yang jumlahnya 6.166.934, serta DPT Pilkada 2018 lalu yang 6.022.987.
Sementara itu, Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Sulsel disebutkan, hingga Oktober 2018, masih ada 665.947 wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, dari total 6.777.423 yang wajib KTP di Sulsel.
"Jadi angka perekaman masih di poin 90,17%," pungkas Uslimin berdasar laporan Dukcapil. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved