Pemilih Pemula di Cianjur Prioritas Dapatkan KTP-El

KALANGAN pemilih pemula di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jadi prioritas mendapatkan blangko KTP elektronik menjelang Pileg dan Pilpres 2019. 

Bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk merekam KTP elektronik sehingga para pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun terjamin hak pilihnya.

"Belum lama ini kami melakukan jemput bola ke SMK dan SMA di Kecamatan Mande. Kita data para pelajar yang sudah berhak sebagai wajib KTP elektonik. Nanti kita estafet ke sejumlah sekolah lainnya di berbagai kecamatan," terang Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Muchsin Sidiq Elfatah, kepada Media Indonesia, Minggu (21/10).

Sidiq menyebut jumlah pemilih pemula yang terdata akan memasuki usia 17 tahun menjelang Pileg dan Pilpres 2019 lebih kurang 2 ribu orang dari jumlah wajib KTP di Kabupaten Cianjur. Namun jumlah tersebut masih berjalan dinamis karena kemungkinan bertambah.

"Yang pasti menjelang Pileg dan Pilpres nanti sekarang dipersiapkan kebutuhan dasarnya, termasuk untuk pemilih pemula," ujarnya.

Instrumen yang sekarang dibutuhkan di antaranya blangko KTP elektronik. Saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang mengambil kembali jatah blangko KTP elektronik ke Kementerian Dalam Negeri.

"Belum lama ini kami sudah membawa 6 ribu keping blangko KTP elektronik. Blangko itu sudah disebar ke tujuh titik kecamatan yang memiliki pelayanan langsung. Sekarang sudah habis lagi. Makanya sekarang sedang diambil lagi pengadaan blangko KTP elektronik ke Kemendagri," terang Sidiq.

Tujuh kecamatan yang membuka pelayanan itu yakni Kecamatan Cianjur, Pacet, Warungkondang, Campaka, Ciranjang, Sindangbarang, dan Sukanagara. Sementara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani administrasi kependudukan untuk empat kecamatan yakni Mande, Sukaluyu, Karangtengah, dan Cikalong.

"Memang, masih cukup banyak masyarakat yang belum tercatat mendapatkan blangko KTP elektronik. Kita upayakan mereka bisa mendapatkannya," tuturnya.

Bentuk pelayanan maksimal kepada masyarakat kaitan pelayanan administrasi kependudukan, kata dia, sejalan digulirkannya program one day service. Program itu yakni mempercepat pelayanan dengan catatan dokumen persyaratannya lengkap.

"Ini untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan. Salah satu menghindari praktik percaloan. Karenanya kami memiliki program pelayanan satu hari (one day service) sehingga tidak ada warga yang merasa kecewa. Termasuk mempersempit ruang gerak calo," tandasnya. (OL-3)