Pencopotan Pimpinan PKS Sumut Dinilai tidak Wajar

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mencopot 8 dari 9 pimpinan Wilayah PKS Sumatra Utara. Pencopotan ini langsung disampaikan oleh Ketua DPP PKS wilda Sumbagut, Tifatul Sembiring, Rabu (17/10) siang, di Hotel Madani Medan. Pencopotan ini juga dilanjutkan dengan pelantikan pimpinan PKS Sumut yang baru.

Dalam pernyataannya, Tifatul sembiring menyampaikan bahwa pergantian ini merupakan dinamika yang wajar dalam mengkalkulasi komposisi yang tepat untuk menghadapi kompetisi Pemilihan Umum Legislatif 2019 mendatang.

Sementara itu, salah seorang kader PKS menilai pencopotan ini sangat tidak wajar, melabarak mekanisme organisasi dan patut diduga sebagai upaya pembersihan kader PKS yg dinilai berafiliasi dengan Anis Matta seperti yang sudah dilakukan DPP PKS di beberapa wilayah, di antaranya Sulawesi, Bali, dan Sumatera Selatan.

Ketua Umum DPW PKS Sumut yang telah dicopot, HM Hafez, ketika dimintai konfirmasi terkait alasan pencopotan dirinya dan pimpinan lainnya mengaku tidak mengetahui alasan pencopotan tersebut.

"Saya tidak tahu alasan pencopotan tersebut, namun saya dan kepengurusan PKS selama ini sudah berusaha maksimal dalam menjalankan keputusan partai. Kami  sudah menyelesaikan semua tahapan Pileg seperti verifikasi partai, pemberkasan caleg dan tahapan pemilu lainnya, kita juga sudah berikhtiar maksimal memenangkan Eramas bersama mitra koalisi pada Pilgubsu 2018 lalu," ujar Hafez.

Sementara itu, salah seorang pengurus PKS, yang enggan disebutkan namanya, membenarkan kejanggalan dan ketidakwajaran pencopotan tersebut.

"Jika alasan DPP ingin menyegarkan dan menyiapkan tim yang tepat untuk pemilu 2019 maka alasan ini dibuat-buat. Karena Kepemimpinan Pak Hafez selama 2 periode di PKS Sumut sukses memenangkan Pilgubsu, berhasil bersama mitra koalisi mengantarkan pasangan Ganteng dan Eramas pada Pilgubsu 2013 dan 2018. Maka yang paling paham untuk memenangkan PKS di pemilu adalah komposisi hari ini, Pak Hafez, Pak Abdurahim Siregar, Pak Heriansyah, Ustaz Yusuf Fahmi dan pimpinan yang lain," katanya.

Kejanggalan dan dinamika internal PKS ini sudah terlihat dalam setahun terakhir, yang cukup krusial ketika penetapan bakal calon legislatif lalu.

"Usulan lembaga rekrutmen caleg  yang bertangung jawab menyiapkan komposisi caleg secara sepihak di batalkan DPP tanpa keterangan yang jelas. Sebagian besar usulan caleg dari Sumut di rubah DPP, namun perubahan tidak membuat pengurus dpw PKS bergejolak, pengurus tetap menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menyiapkan pemberkasan caleg, sosialisasi dan kegiatan partai serta hal-hal terkait pemilu," ungkap salah seorang pengurus tersebut.

Efek pencopotan tersebut membuat kader dan pengurus PKS bergejolak, puluhan pengurus wilayah dan pimpinan daerah sudah menyatakan mundur dan ratusan kader inti PKS dari berbagai kabupaten/kota siap keluar dari PKS sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang semena-mana.

Pengamat politik sumut yang juga dosen Fisip Universitas Sumatra Utara, Yurial Arief Lubis, mengatakan bahwa pergantian ini terlalu berisiko bagi PKS, perombakan pimpinan PKS d idetik-detik pemilu pasti berdampak pada kinerja mesin partai menjelang Pileg dan Pilpres.

"PKS itu partai kader yang solid, namun kebijakan pencopotan pimpinan PKS di detik-detik jelang pemilu pasti berdampak pada mesin partai, dan kesiapan jelang Pileg dan Pilpres 2019, ini terlalu berisiko bagi PKS, selain mesin partai, pimpinan PKS yang baru harus memulai dari awal untuk komunikasi dengan berbagai elite partai dan tokoh lainnya, dan ini belum tentu berjalan lancar," pungkasnya. (RO/OL-1)