Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
APARATUR Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, menegaskan komitmen mereka untuk bersikap netral pada Pemilu legislatif dan presiden 2019.
Komitmen netralitas tersebut disampaikan melalui deklarasi bersama yang dipimpin Pejabat Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Untara di halaman Balai Kota setempat, Rabu (17/10).
"Kami, aparat sipil negara Pemerintah Kota Surakarta, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya untuk bersikap netral dan tidak mendukung pasangan calon presiden, wakil presiden, calon anggota legislatif, dan partai politik manapun," tegas Untara.
Dalam deklarasi tersebut, ASN Kota Surakarta juga berjanji bekerja dan bersikap profesional serta turut aktif menyukseskan Pemilu 2019 yang jujur, aman, dan damai.
Di akhir deklarasi, mereka menyatakan siap menanggung konsekuensi sesuai aturan yang berlaku jika terbukti bersikap tidak netral.
Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, berpesan agar ASN memegang teguh komitmen netralitas yang telah didekarasikan tersebut. Salah satunya dengan tidak menghadiri undangan kegiatan yang berbau politis.
"Apakah ASN tidak boleh menghadiri? Boleh. Tapi kalau yang mengundang itu caleg, sebaiknya tidak usah hadir. Ini untuk menjaga nama ASN di masyarakat," kata Rudy. (OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved