Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA Umum Ikatan Alumni Lemahannas (IKAL) Jendral Purnawirawan Agum Gumelar meminta kepada seluruh pengurus IKAL untuk tidak membawa
antribut organisasi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Permintaan itu disampaikan Agum usai melantik Bambang Patijaya sebagai Ketua IKAL Komda Provinsi Bangka Belitung (Babel) di rumah dinas Gubernur Babel, Kamis (30/8).
"Silakan jika anda pengurus IKAL mau berpolitik itu hak kalian baik itu di Pileg maupun Pilpres mendatang, asalkan tidak membawa atribut organisasi," kata Agum.
"Tapi itu orangnya bukan organisasinya," tutur dia.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan, bahwa anggota IKAL memiliki hak politik yang sama dengan warga negara Indonesia, namun ia menegaskan agar tidak membawa nama organisasi dalam ranah politik.
"Di luar organisasi, anggota memiliki hak politik yang sama, sama seperti para purnawirawan TNI, tetapi jangan membawa-bawa organisasi ke ranah politik," tegasnya.
Menurut Agum, IKAL merupakan organisasi tempat berkumpul orang-orang yang prestisius, yang punya daya pikir, memiliki wawasan/berwatak pejuang. Dalam arti, organisasi ini selalu peduli terhadap situasi dan kondisi bangsa, serta tidak boleh apatis.
"Babel adalah provinsi yang ke-14, masih ada 20 lagi yang belum dilantik. IKAL memiliki peran sebagai mitra dari pemerintah daerah, dalam arti kata setiap permasalahan yang muncul dikaji oleh IKAL dan disampaikan ke gubernur sebagai masukan karena satu keyakinan tidak ada seorang Gubernur yang ingin masyarakat sengsara," ucap Agum. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved