14 Ribu Warga Terdampak Banjir Rob di Muaragembong

BANJIR rob akibat pasang Laut Jawa kembali merendam permukiman warga di lima desa di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air bervariasi antara 30 sentimeter hingga satu meter.

Genangan tidak hanya memasuki ribuan rumah warga, tetapi juga menutup ruas jalan dan sejumlah fasilitas publik. Aktivitas masyarakat pesisir pun nyaris lumpuh.

"Wilayah kami terparah, ada yang terendam sampai satu meter. Aktivitas perekonomian terdampak karena sepeda motor terendam, tidak bisa melintas. Pengiriman barang terhambat. Kalau harus kirim siang, harga sudah turun," kata warga Desa Pantai Bahagia, Ahmad Fadilah (28), Jumat (5/12).

Baca juga : UI Kenalkan Teknik Pemanenan Air Hujan dan Mitigasi Banjir Rob di Muaragembong

Ia menambahkan, banjir yang menghambat mobilitas juga mulai mempengaruhi kesehatan warga. Banyak yang mengeluhkan gatal-gatal hingga kutu air pada kaki setelah terlalu lama berada di genangan.

Warga lainnya, Warnata, 41, menyebut banjir rob turut merendam fasilitas publik, termasuk empat masjid di Desa Pantai Bahagia. Masjid Nurul Falah bahkan tidak dapat menggelar salat Jumat.

"Pada hari ini, Masjid Nurul Falah tidak ada aktivitas salat Jumat karena terendam pasang rob dan luapan Sungai Citarum. Sudah berlangsung selama empat hari berturut-turut," ujar marbot masjid tersebut.

Baca juga : Sempat Terendam Rob, Ancol Pastikan Rekreasi Berjalan Normal

Camat Muaragembong Sukarmawan mengatakan sekitar 14.000 jiwa di lima desa terdampak banjir rob. Ribuan hektare tambak milik warga juga ikut tergenang. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, PMI, BPBD, dan relawan untuk menyalurkan bantuan, meski distribusinya belum merata.

Ia berharap pemerintah pusat mempercepat pembangunan tembok raksasa atau giant seawall guna menahan pasang air laut dan meminimalisasi dampak banjir rob yang berulang.

"Kami sangat berharap agar rencana pembangunan giant seawall segera direalisasikan agar banjir rob tidak terus berulang. Warga kini masih menunggu penanganan lebih lanjut dari pemerintah," ujarnya. (Ant/P-2)