Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, terus bergulir setelah video yang menampakkan struktur sepanjang 2–3 kilometer viral di media sosial.
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiadi menegaskan pihaknya akan mendata secara detail kerugian yang dialami nelayan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kami sudah akan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan (DKPKP) Jakarta untuk mendata dulu. Kami takut nanti dalam tanda petik ini nelayan Jakarta atau bukan,” kata Widodo dalam konferensi pers, di Kawasan PT KCN, Cilincing, Jakarta Utara dikutip Minggu (14/9)
Ia menekankan bahwa KCN hanya akan bertanggung jawab terhadap nelayan yang benar-benar berasal dari kawasan Cilincing, bukan nelayan luar daerah.
“Karena tadi kami tegaskan, kami akan fokus pada nelayan Cilincing yang kebetulan keberadaannya, tadi kita sudah jelasin ini ada diapit oleh Pelindo dan KCM,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan survei perusahaan, terdapat sekitar 700 nelayan dengan 1.100 kapal kecil yang beraktivitas di wilayah Kalibaru, Cilincing, hingga Marunda.
“Dan kami sudah survei, yang tadi saya usulkan proyek yang memang digagas Pemprov yaitu Kalibaru Cilincing Marunda yang terdata ada 700 nelayan dan 1100 kapal. Itulah yang fokus kami,” imbuhnya.
Ia pun turutt mengakui adanya potensi kerugian yang dialami nelayan selama pembangunan pelabuhan berjalan. Namun, ia menegaskan KCN masih mencari skema terbaik bersama komunitas nelayan setempat untuk memberikan solusi.
“Kami akan mencari formula apa yang bisa membantu,” pungkasnya. (Far/P-3)
Selain masalah pagar beton, LPBINU DKI Jakarta juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang membelit PT KCN dan dinilai merugikan masyarakat sekitar.
Ia menjelaskan, progres pengembangan terminal umum secara keseluruhan sudah mencapai 70 persen. Pier 1 dinyatakan rampung, sementara pier 2 ditargetkan selesai pada akhir 2025.
Untuk itu, ia telah meminta dinas terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Air, berkomunikasi langsung dengan pihak KCN.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Festival yang dirangkai dengan berbagai lomba ini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tangkapan ikan yang melimpah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved